Draf RUU Cipta Lapangan Kerja Beredar, Puan Pastikan DPR Belum Terima

Kompas.com - 21/01/2020, 20:07 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang menjadi inisiatif pemerintah.

Puan mengatakan, apabila draf RUU Omnibus Law sudah diterima DPR, ia pasti meminta komisi terkait untuk menyosialisasikan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak percaya pada draf RUU yang beredar dan bisa jadi abal-abal.

"Yang bisa saya sampaikan di sini adalah jangan sampai kita rerpengaruh oleh draf-draf yang kemudian abal-abal dalam artian belum ada draf resmi yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR terkait Omnibus Law," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Klarifikasi Beredarnya Draf RUU Penciptaan Lapangan Kerja

Puan pun mengaku tak tahu terkait beredarnya draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di publik. Menurut Puan, pemerintah belum menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR.

Ia menilai, beredarnya draf RUU tersebut dapat menimbulkan salah persepsi dari masyarakat.

"Saya enggak tahu dari mana asalnya, atau berasal dari mana sehingga kemudian menimbulkan salah persepsi ataupun spekulasi yang tidak mendasar," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Utamakan Upah Buruh

Lebih lanjut, Puan mengatakan, DPR sudah meminta pemerintah untuk segera menyerahkan draf RUU Omnibus Law, agar pembahasan dapat dilakukan di DPR.

"Sehingga tidak akan menimbulkan spekulasi atau salah persepsi dari masyarakat yang katanya sudah mempunyai draf dari Omnibus Law yang akan disampikan oleh pemerintah," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X