Menkominfo: Penunjukkan Dirut TVRI Pengganti Hemly Yahya Wewenang Dewan Pengawas

Kompas.com - 19/01/2020, 09:14 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate mengatakan bahwa perusahaan over the top seperti Netflix dan Spotify terancam denda jika tidak membayar pajak. WAHYUNANDA KUSUMA PERTIWI/KOMPAS.comMenteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate mengatakan bahwa perusahaan over the top seperti Netflix dan Spotify terancam denda jika tidak membayar pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, kewenangan penunjukkan direktur baru TVRI pengganti Helmy Yahya berada di Dewan Pengawas, bukan kementerian.

"Kewenangan itu ada di Dewan Pengawas," kata Johnny, menjawab pertanyaan wartawan seputar siapa yang akan menjadi pimpinan baru TVRI, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (18/1/2019).

Sebelumnya, Johnny mengatakan, Kominfo tidak memiliki kuasa untuk mengangkat atau memberhentikan Dewan Pengawas TVRI dan direksi TVRI.

Baca juga: Komisi I DPR Agendakan Pemanggilan Dewas TVRI dan Helmy Yahya

Ini berdasarkan Undang-Undang Penyiaran dan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Adapun lembaga yang berwenang untuk mengatasi konflik di stasiun televisi nasional tersebut adalah Komisi I DPR RI.

Johnny mengaku tidak cemas memikirkan siapa yang akan menjadi direktur utama baru di TVRI karena Indonesia memiliki banyak orang yang bertalenta di bidang pertelevisian.

Namun, dia enggan menyebutkan nama orang yang menurutnya bisa menjadi pemimpin baru TVRI. "Kita menjaga kredibilitas dan kredensial para kandidatnya," kata Johnny.

Baca juga: Rebranding Dipermasalahkan, Helmy Yahya Nilai TVRI Justru Lebih Keren

Adapun Helmy Yahya dicopot sebagai Direktur Utama TVRI setelah polemik di lembaga tersebut yang mencuat ke publik sejak Desember 2019. 

Helmy menempuh jalur hukum untuk kasus ini. Sementara itu, Dewan Pengawas sudah menunjuk Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X