Rebranding Dipermasalahkan, Helmy Yahya Nilai TVRI Justru Lebih Keren

Kompas.com - 18/01/2020, 07:24 WIB
Helmy Yahya didampingi kuasa hukumnya Chandra M. Hamzah saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariHelmy Yahya didampingi kuasa hukumnya Chandra M. Hamzah saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama TVRI Helmy Yahya baru saja diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Pengawas TVRI. Dia pun membela diri dengan menggelar konferensi pers pada Jumat (17/1/2020).

Salah satu alasan pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI adalah berkaitan dengan rebranding yang dilakukan lembaga penyiaran publik itu.

Dalam surat Dewan Pengawas TVRI Nomor 8/DEWAS/TVRI/2020, disebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian rebranding TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

Hal ini sesuai Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Sebagainya.

Baca juga: Dicopot dari Dirut TVRI, Helmy Yahya Jelaskan Pembiayaan Liga Inggris

Lebih keren

Menanggapi hal tersebut, Helmy Yahya mengatakan justru rebranding yang dilakukan membuat TVRI lebih keren dan kekinian.

"Mereka (Dewan Pengawas) bilang ada ketidaksesuaian, anggarannya ke mana, sebenarnya tidak. Rebranding itu yang membuat TVRI keren," ujar Helmy dalam konferensi pers, Jumat (21/1/2020).

"Bukan saja mengganti logo, tetapi apakah anggarannya ada yang tidak sesuai? Sangat sesuai walaupun rebandring itu tidak ada di anggaran," kata Helmy Yahya.

Helmy mencontohkan, dirinya ingin mengganti seragam karyawan dengan logo baru dan bertanya terlebih dahulu kepada Direktur Keuangan, apakah ada anggaran untuk membuat seragam baru.

Baca juga: Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Hal yang sama juga dilakukan untuk melakukan rebranding logo terhadap mobil-mobil dinas TVRI.

Kemudian, dia juga bertanya mengenai ada tidaknya anggaran untuk peluncuran mengenai rebranding tersebut dengan mengadakan konser.

"Saya tahu jawabannya ada (anggaran), oke tanggal 29 Maret kami bikin konser, topiknya rebranding. Oh perlu aktivitas promosi above the line, below the line. Saya tanya berapa dana promosi, (dijawab) 'Ada, Pak Helmy, mainkan'," kata dia.

"Jadi tidak ada satu pun yang tidak sesuai. Apakah terjadi penyimpangan? Tidak, soalnya kalau menyimpang pasti disemprit BPK," ujar dia.

Baca juga: Helmy Yahya Donasikan Kuis Siapa Berani ke TVRI

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X