Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Kompas.com - 17/01/2020, 19:29 WIB
Koordinator Kontras, Yati Andriyani, di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Koordinator Kontras, Yati Andriyani, di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menganggap tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran hukum.

"Pernyataan ST Burhanuddin menggambarkan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik perkara pelanggaran HAM berat terus berupaya mengingkari, menyangkal, dan lari dari tanggung jawabnya untuk menyelidiki perkara pelanggaran HAM berat," ujar Koordinator KontraS Yati Andriyani dikutip dari laman Kontras.org, Jumat (17/1/2020).

Menurut dia, apa yang dilontarkan Burhanuddin merupakan tindakan melawan hukum.

Yati mengatakan, pernyataan Burhanuddin tersebut merujuk hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Semanggi I dan II yang dibentuk DPR periode 1999-2004.

Menurut dia, DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perkara sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.

Baca juga: Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Mandat DPR RI adalah mengusulkan kepada presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad hoc.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti yang termakhtub dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 43 Ayat (2).

Aturan ini berbunyi: “Pengadilan HAM Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden”.

Dia mengatakan, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perkara sebagai pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai Penyidik.

Hal itu sesuai dengan mandat UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: “Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia” dan Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi; “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”.

"Pernyataan ST Burhanuddin yang melandasi argumentasi bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II berdasarkan keputusan paripurna DPR RI jelas hanya alasan politis dari Jaksa Agung untuk menghindari tanggung jawabnya melakukan penyidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semagggi II, dan melindungi presiden untuk tidak mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM ad hoc," papar dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM.

Hal ini disampaikan Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM.

"Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: DPR Buka Peluang Bahas Kembali Kasus Peristiwa Semanggi I dan II

Kendati demikian, Burhanuddin tak menyebutkan kapan rapat paripurna DPR yang secara resmi menyatakan peristiwa Semanggi I dan II tak termasuk pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, DPR periode 1999-2004 pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II yang menyatakan sebaliknya.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X