Kompas.com - 17/01/2020, 08:50 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) tengah menjadi sorotan publik.

Kasus ini mencuat setelah diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.

Menurut dia, ada isu korupsi dengan jumlah lebih dari Rp 10 triliun di perusahaan asuransi khusus anggota TNI-Polri itu.

Mahfud MD memastikan dirinya sudah mengetahui kasusnya dan kini kasus tersebut tengah diproses secara hukum.

Apalagi, ia juga telah mengetahui bagaimana persoalan di PT Asabri usai bertemu secara khusus dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Cium Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud Akan Tanya Sri Mulyani dan Erick Thohir

Bantah Dirut PT Asabri

Sebelumnya, Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja membantah kabar mengenai adanya dugaan korupsi di perseroannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pun meminta kepada para nasabah Asabri tak usah khawatir dengan dana yang selama ini telah disetorkan ke perusahaan pelat merah itu.

"Kepada seluruh peserta Asabri, baik prajurit TNI, anggota Polri dan seluruh ASN Kemenhan dan Polri, saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ujar Sonny di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menanggapi bantahan tersebut, Mahfud mengatakan, tak akan ada orang yang tidak membantah apabila terdapat kasus seperti demikian di perusahaan atau lingkungannya.

"Mana ada orang tidak membantah kalau ada kasus begitu? Tunjukkan ke saya, apa ada orang mengalami kasus begitu tidak membantah?" ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Dirut Asabri Bantah Ada Korupsi, Mahfud MD: Mana Ada yang Tak Bantah kalau Ada Kasus

Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Oleh karena itu, Mahfud MD meminta agar semua pihak menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait kasus ini.

Sebab penanganan untuk kasus ini telah dilakukan oleh pihak kepolisian.

Apalagi, polisi juga memiliki tanggung jawab moral dengan terdapat 600.000 anggotanya yang menjadi nasabah di perusahaan pelat merah itu.

"Kalau sudah urusan benar salah, prosedur nanti hukum yang berjalan," ujar Mahfud MD.

"Saya akan berbicara dengan Polri karena ini Polri yang menangani," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Dugaan Korupsi Asabri akan Ditangani Polri

Mahfud sekaligus berharap kasus tersebut diselesaikan dengan tuntas oleh Polri dibantu kementerian terkait.

Menteri terkait yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Anggota TNI-Polri diminta tak gundah

Meskipun terdapat kasus, tetapi Mahfud MD meminta para prajurit TNI dan Polri tak gundah akan isu korupsi yang tengah menerpa PT Asabri.

"Para prjaurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin, negara berkesimpulan bahwa untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya, masih stabil," kata Mahfud setelah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Tenangkan TNI-Polri soal Asabri, Mahfud: Negara Menjamin, Pensiun Stabil

Mahfud mengatakan, isu Asabri yang muncul saat ini adalah adanya dugaan ketidakberesan atau korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

Apalagi, kata dia, sudah ramai diberitakan oleh media bahwa di Asabri terjadi penurunan nilai aset yang diduga karena salah kelola.

Mahfud MD mengatakan, uang yang berada di Asabri merosot tajam atas adanya dugaan kasus korupsi ini.

Kendati demikian, uang tersebut masih tersisa sehingga masih bisa menjamin para anggota TNI dan Polri yang memiliki asuransi di sana.

Dengan demikian, ia pun meminta agar para anggota TNI-Polri tidak khawatir.

"Tapi tetap, pemerosotan yang tidak wajar ini tetap diusut sekarang oleh Polri," kata dia.

Mengenal AsabriKOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Mengenal Asabri
Walaupun masih tersisa, akan tetapi uang yang telah habis sebelumnya disebutkan Mahfud MD akan tetap diselidiki polisi karena penurunan jumlah yang terjadi adalah dari tahun 2018 ke 2019.

Mahfud juga memastikan bahwa nilai penurunan yang kemungkinan di korupsi itu berjumlah lebih dari Rp 10 triliun.

"Tapi tunggu polisi saja," kata dia.

Keuangan PT Asabri stabil

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa kondisi keuangan PT Asabri stabil.

Hal tersebut disampaikan Erick usai dirinya bertemu Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Dalam keadaan keuangannya stabil, tapi kalau ada penyelewengan dari penurunan aset karena salah investasi atau penurunan harga saham, tentu itu harus dibuktikan," kata Erick usai pertemuan.

Baca juga: Ada Isu Korupsi, Erick Thohir Pastikan Keuangan Asabri Stabil

Pembuktian tersebut, kata dia, memiliki proses tersendiri dan ia mempersilakannya agar berjalan sesuai aturan.

Apalagi, Kementerian BUMN tidak bermain pada domain hukum dan lebih memperhatikan kepada korporasinya.

Selain itu, Erick juga memastikan bahwa operasional PT Asabri berjalan baik.

Terlebih, sudah ada permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga meminta agar prajurit TNI dan Polri yang di-cover Asabri tetap terjamin.

"Jadi tak usah ada isu lain. Isunya antara operasional berjalan baik tapi kalau ada penyelewengan, ya itu proses hukum seperti yang ada di Jiwasraya," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi Asabri: Biarkan Hukum Berjalan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.