Dirut Asabri Bantah Ada Korupsi, Mahfud MD: Mana Ada yang Tak Bantah kalau Ada Kasus

Kompas.com - 16/01/2020, 21:03 WIB
Mahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAMahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Asabri yang membantah adanya korupsi di perusahaan BUMN tersebut.

Mahfud mengatakan, tak akan ada orang yang tidak membantah apabila terdapat kasus seperti demikian di perusahaan atau lingkungannya.

"Mana ada orang tidak membantah kalau ada kasus begitu? Tunjukkan ke saya, apa ada orang mengalami kasus begitu tidak membantah?" ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Oleh karena itu, Mahfud meminta agar semua pihak menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait kasus ini.


Baca juga: Erick Thohir Enggan Komentar soal Dugaan Nilai Korupsi Kasus Asabri

Sebab, Polri lah yang akan menangani adanya dugaan kasus korupsi di perusahaan asuransi untuk anggota Polri dan TNI itu.

"Di kantor Menko Polhukam sudah clear. Saya sudah punya angka, sudah tak boleh ikut ke teknis hukum. Tapi saya tahu kasusnya sehingga saya akan mengawasi sebagai Menko," ujar Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, uang yang berada di Asabri merosot tajam atas adanya dugaan kasus korupsi ini.

Kendati demikian, uang tersebut masih tersisa sehingga masih bisa menjamin para anggota TNI dan Polri yang memiliki asuransi di sana.

Baca juga: Ada Isu Korupsi, Erick Thohir Pastikan Keuangan Asabri Stabil

Dengan demikian, ia pun meminta agar para anggota TNI-Polri tidak khawatir.

"Tapi tetap, pemerosotan yang tidak wajar ini tetap diusut sekarang oleh Polri," kata dia.

Walaupun masih tersisa, akan tetapi uang yang telah habis sebelumnya disebutkan Mahfud MD akan tetap diselidiki polisi karena penurunan jumlah yang terjadi adalah dari tahun 2018 ke 2019.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

Nasional
Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X