Tenangkan TNI-Polri soal Asabri, Mahfud: Negara Menjamin, Pensiun Stabil

Kompas.com - 16/01/2020, 17:35 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat menemui wartawan usai menghadiri acara dialog kebangsaan di Universitas Islam Indonesia (UII). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat menemui wartawan usai menghadiri acara dialog kebangsaan di Universitas Islam Indonesia (UII).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta para prajurit TNI dan Polri tak gundah akan isu korupsi yang tengah menerpa PT Asabri.

"Para prjaurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara menjamin, negara berkesimpulan bahwa untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya, masih stabil," kata Mahfud setelah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Mahfud mengatakan, isu Asabri yang muncul saat ini adalah adanya dugaan ketidakberesan atau korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

Apalagi, kata dia, sudah ramai diberitakan oleh media bahwa di Asabri terjadi penurunan nilai aset yang diduga karena salah kelola.

Namun, kata dia, para prajurit TNI dan Polri tak perlu khawatir dengan hal tersebut.

"Artinya dari dana yang melorot jauh itu, sisanya masih menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik," kata dia.

Baca juga: KPK Ketemu Panglima TNI soal Dugaan Korupsi PT Asabri, Ini Hasilnya

Penyelesaian secara baik itu, kata Mahfud, akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Jika ada persoalan hukum, menurut Mahfud, kasus ini akan ditangani Kepolisian RI. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Polri. 

Mahfud mengatakan, saat ini Polri memiliki anggota 600.000 orang yang masuk ke dalam jaminan Asabri. Sementara itu, ada 350.00 anggota TNI yang terdata di Asabri. 

"Jadi sekarang akan ditangani, jangan khawatir semua akan berjalan sesuai aturan," kata dia.

"Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi dan tidak ada seorang pun yang menuduh korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," ucap Mahfud. 

Adapun saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.

Baca juga: Erick Thohir: Kondisi Keuangan Asabri Masih Stabil

Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen, misalnya harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326.

Diduga, ada ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan Asabri. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X