Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Wawan, Panitia Disebut "Kecipratan" Duit Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas

Kompas.com - 16/01/2020, 21:35 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan panitia pengadaan alat kedokteran umum untuk Puskesmas Kota Tangerang Selatan, Ilham Bisri mengatakan, panitia pengadaan mendapatkan sejumlah uang dari mantan Kepala Dinas Kesehatan, Dadang.

Menurut Ilham, panitia pengadaan berpikiran bahwa uang tersebut berkaitan dengan kepengurusan pengadaan alat kedokteran tersebut di tahun 2011 dan tahun 2012.

Hal itu disampaikan Ilham saat bersaksi untuk Wawan. Wawan merupakan terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012; kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan pencucian uang.

Baca juga: Saksi Sebut Ada Intervensi dari Orang Dekat Wawan dalam Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas

"Kami terima uang itu bahasanya itu dari Kepala Dinas Disebutnya SHU (sisa hasil usaha). Itu bahasa yang disampaikan Pak Kepala Dinas. Bagi-bagi uang aja itu. Itu istilah aja. Pemikiran kami, iya, terkait pengadaan," ujar Ilham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya lupa, kalau enggak salah saya nerima sekitar Rp 10 juta. Terus ada lagi Rp 20 juta uang sewa rumah, itu operasional basecamp," sambung dia.

Ilham menjelaskan, semua anggota panitia pengadaan mendapatkan uang dari Dadang.

Pada sekitar periode tahun 2012 dan 2013, Ilham juga menyebut panitia pengadaan kembali menerima uang.

Di persidangan, Ilham mengonfirmasi keterangannya dalam penyidikan yang dibacakan jaksa KPK.

Berdasarkan keterangan Ilham, pada awal 2013, ia diajak oleh anggota panitia pengadaan lain bernama Mamak Jamaksari untuk mengambil commitment fee di rumah Yayah Rodiah.

Yayah merupakan Direktur PT Buana Wardana Utama, perusahaan yang dikendalikan oleh adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Menurut Ilham, uang itu terkait dengan kepengurusan pengadaan pada tahun 2012. Saat mengambil uang tersebut, di rumah Yayah sudah ada orang kepercayaan Wawan bernama Dadang Prijatna.

Di sana, Ilham dan Mamak menerima Rp 700 juta dan selanjutnya diserahkan ke Dadang.

Pada waktu lainnya, Ilham pernah menemani anggota panitia pengadaan lainnya bernama Ulfa untuk mengambil fee dari pemilik PT Java Medica sekaligus orang kepercayaan Wawan, Yuni Astuti.

Saat itu, Ilham dan Ulfa menerima uang yang disebut sebagai bonus Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 400 juta dan Rp 450 juta.

"Iya, itu THR, diminta Kepala Dinas buat diminta ke Bu Yuni. Saat itu enggak (dapat), nah pada saat momen THR, iya dapat dari Kepala Dinas, saya lupa berapa," katanya.

Terkait perkara ini, Wawan didakwa memperkaya diri sebesar Rp 7,941 miliar dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Baca juga: Di Sidang Wawan, Saksi Akui Jemput Fee Rp 700 Juta untuk Eks Kadinkes Tangsel

Selain itu, perbuatan Wawan juga memperkaya orang lain seperti panitia pengadaan Mamak Jamaksari sebesar Rp 37,5 juta; orang kepercayaan Wawan sekaligus pemilik PT Java Medica bernama Yuni Astuti sebesar Rp 5,06 miliar.

Kemudian memperkaya Kepala Dinas Kesehatan Dadang sebesar Rp 1,176 miliar; karyawan perusahaan Wawan di PT Bali Pasific Pragama (BPP) Dadang Prijatna sebesar Rp 103,5 juta dan seseorang bernama Agus Marwan sebesar Rp 206 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com