Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Hanya Memindah Istana

Kompas.com - 15/01/2020, 16:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bukan sebatas perpindahan yang bersifat fisik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Orang berpikir kita memindahkan lokasi, pindahkan kementerian, pindahkan Istana, bukan itu. Tapi kita ingin ada perpindahan kultur kerja, sistem kerja, pola pikir, itu yang ingin kita pindahkan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Janji Perbaiki Hutan Rusak di Wilayah Ibu Kota Baru

"Sehingga yang kita install yang pertama adalah install sistem. Sehingga orang mengikuti sistem itu. Inilah yang ingin kami kerjakan, bukan yang lain-lain," lanjut dia.

Jokowi mengatakan, nantinya di ibu kota baru transportasi masal terhubung dalam satu sistem sehingga semua tertata dengan rapi.

Presiden pun menginginkan kendaraan transportasi masal dan pribadi sudah menggunakan listrik sehingga mengurangi pencemaran lingkungan.

Ia menambahkan, semua sistem transportasi dan birokrasi di ibu kota baru akan dibuat seefisien mungkin sebagai bentuk lompatan Indonesia menuju peradaban baru.

Baca juga: Jokowi Ingin Transportasi di Ibu Kota Baru Gunakan Kendaraan Otonom

"Nanti di lain waktu akan saya sampaikan gambaran ke depan seperti apa ibu kota yang ingin kita bangun ini dan saya berharap dukungan penuh dari bapak, ibu, dan saudara sekalian keluarga besar HIPMI," ujar Jokowi.

"Ini dalam rangka kita melakukan sebuah perpindahan, transformasi ekonomi di negara kita menuju ke sebuah peradaban yang lebih baik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com