Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Abu Dhabi, Jokowi Undang Dunia Investasi di Ibu Kota Baru RI

Kompas.com - 13/01/2020, 18:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia.

Undangan ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (13/1/2020).

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Baca juga: Alasan Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Ibu Kota Negara baru, menurut Presiden, harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir dan disaat yang bersamaan juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkap Presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, Jokowi tak ingin ibu kota baru RI hanya diisi PNS.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan Ibu Kota Baru menurut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.

Jakarta yang menjadi Ibu Kota saat ini memang telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Contek Masdar City di UEA

Namun Presiden menegaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan.

“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Presiden.

Seperti diketahui Pemerintah sudah memilih lahan yang terletak di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan dijadikan ibu kota baru. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com