Menkumham Temui Dubes Negara-negara Eropa, Bahas Omnibus Law

Kompas.com - 14/01/2020, 19:00 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertemu dengan 20 duta besar negara Eropa di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020) siang tadi.

Yasonna mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk wacana omnibus law.

Yasonna menyebutkan, ia juga mendapat masukan dari Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket terkait omnibus law.

Baca juga: Omnibus Law soal Lapangan Kerja Belum Kelar, Pengusaha Bingung Buruh Demo

"Ada tiga isu yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes untuk dipertimbangkan menjadi masukan untuk omnibus law. Nanti akan saya sampaikan ke tim kita untuk kita bicarakan," kata Yasonna seusai pertemuan tersebut.

Yasonna menuturkan, pertemuan tersebut tidak hanya membahas isi omnibus law, tetapi juga isu-isu terkait kerja sama investasi antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa, serta perkembangan dunia hukum, khususnya yang terjadi Indonesia.

"Jadi betul-betul sangat produktif, meeting-nya sangat baik, menyentuh isu-isu yang fundamental terhadap investment hubungan perekonomian dengan negara-negara Eropa Union, termasuk demokrasi, tentang KUH Pidana khususnya hukuman mati, dan lain-lain," ujar Yasonna.

Baca juga: Menaker Bantah Isu Penghapusan Pesangon dalam Omnibus Law

Sementara itu, Piket menyebutkan, pertemuan tersebut juga membahas lingkungan bisnis dan iklim investasi di Indonesia.

Uni Eropa, kata Piket, sangat menunggu realisasi omnibus law di Indonesia.

"Kami membahas barbagai topik, dari mulai lingkungan bisnis dan iklim investasi yang positif melalui omnibus law yang akan segera terjadi. Kami sangat menanti pemberlakuan omnibus law tersebut," kata Piket.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X