Bupati Kepulauan Talaud Tak Kunjung Dilantik, Gubernur Sulut Salahkan KPU

Sedianya, agenda pelantikan dilakukan pada 21 Juli 2019.

Hal ini berdasarkan akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya yakni Sri Wahyumi Manalip.

Baca juga: Tak Kunjung Dilantik, Bupati Talaud Terpilih Daftar Cagub di Partai NasDem

Belum dilantiknya Elly dan Moktar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara diduga disebabkan ada persoalan yang belum beres.

Salah salah satunya perihal periodisasi Elly menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaud yang dianggap sudah tiga periode.

Tak mau salah mengambil keputusan, Pemprov Sulut sendiri telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan kepada Mahkamah Agung (MA).

Ada 12 poin yang diungkap Pemprov Sulut dan menjadi fakta-fakta sebagai alasan disampaikan ke Mendagri dan MA, yakni :

1. Pada 2014 Mendagri mengeluarkan SK Nomor 132.71.3201 tanggal 24 juli 2014 yang menyatakan Elly Lasut telah dua periode memimpin di Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Tahun 2016 Elly Lasut melayangkan gugatan ke PTUN di Jakarta, terkait SK Mendagri tahun 2014 tersebut.

Masih dalam proses persidangan di PTUN, tiba-tiba melalui Sesditjen OTDA menandatangani dan menerbitkan SK Mendagri nomor 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017 dengan menggunakan cap Dirjen.

SK ini untuk merevisi SK Mendagri tahun 2014 tersebut dan menyatakan Elly Lasut belum dua periode memimpin Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, di mana SK Mendagri tidak bisa dianulir oleh SK Mendagri yang ditandatangani oleh sesditjen OTDA atau dua tingkat di bawah menteri.

4. SK mendagri tahun 2017 tersebut yang merevisi SK Mendagri tahun 2014 dan ditandatangani oleh Sesditjen OTDA tersebut, digunakan oleh Elly Lasut untuk mendaftar di KPU dan menjadi calon bupati Kepulauan Talaud pada Pilkada 2018.

5. Lebih lanjut dalam proses persidangan di PTUN terkait dengan gugatan Elly Lasut, PTUN menolak gugatan Elly Lasut, dan SK Mendagri tahun 2014 tetap sah, Elly Lasut sudah dua periode memimpin Kabupaten Kepulauan Talaud.

6. Kemudian Elly Lasut mengajukan kasasi ke MA dan dalam Putusan MA Nomor 367/ TUN 2017 tertanggal 15 Agustus 2017, memutuskan menolak permohonan kasasi Elly Lasut karena sudah kedaluwarsa dan/ atau tetap menguatkan putusan PTUN.

7. Surat Keputusan PTUN dan MA tersebut yang tembusannya disampaikan ke instansi teknis terkait tidak diteruskan/disampaikan ke KPU ataupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.