Serahkan Pencarian ke KPK, PDI-P: Kami Tak Tahu Harun di Dunia Mana

Kompas.com - 14/01/2020, 20:44 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan ( PDI-P) Komarudin Watubun mengatakan, partai tak akan membantu KPK dalam upaya pencarian eks caleg Harun Masiku. Ia menegaskan Harun sudah bukan lagi kader PDI-P.

"Saya kira itu sudah menjadi kewenangan KPK untuk mencari yang bersangkutan dan itu sudah di ranah hukum kan," kata Komarudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Komarudin menyatakan PDI-P juga tidak tahu-menahu soal keberadaan Harun. PDI-P, kata dia, mendorong Harun segera menyerahkan diri ke KPK.

Baca juga: KPK: Harun Masiku Tinggalkan Indonesia Sejak 6 Januari 2020

"Kami sarankan saja (menyerahkan diri). Kami juga tidak tahu Harun ada di dunia mana," ujar dia.

Komarudin menegaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Harun dengan komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan urusan pribadi.

Ia menjelaskan PDI-P telah menerima keputusan KPU yang menolak surat permohonan agar Harun bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) menggantikan Riezky Aprilia.

"Tidak ada (negosiasi lagi dengan KPU). Itu kan mereka berurusan sendiri. Tugas KPK tangkap orang, silakan proses," kata Komarudin.

Harun Masiku sendiri dikabarkan bertolak ke luar negeri saat KPK menjaring komisioner KPU Wahyu Setiawan lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menyatakan Harun sudah meninggalkan Indonesia sejak 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Firli mengatakan informasi tersebut didapatkan KPK dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Saudara tersangka HM itu sejak tanggal 6 Januari 2020 meninggalkan tempat wilayah Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Kumham," kata Firli seusai pertemuan dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: KPK Geledah Apartemen Harun Masiku

Ia pun menegaskan KPK akan terus melakukan pencarian terhadap Harun yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Firli menyebut KPK telah berkoordinasi dengan Polri untuk memburu Harun.

"Kami tetap melakukan pengejaran dan kami juga sudah mengirimkan surat ke Kumham. Kami berkoordinasi dengan Polri, karena Polri miliki jaringan yang cukup luas, baik itu menggunakan jalur senior liaison officer yang ada di luar negeri," tuturnya. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X