Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR PDI-P Riezky Aprilia yang Akhirnya Tak Tergantikan...

Kompas.com - 14/01/2020, 06:56 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Riezky Aprilia sempat direncanakan digulingkan dari jabatannya.

Adalah eks calon legislatif Harun Masiku yang disebut-sebut menginginkan kursi milik Riezky.

Upaya Harun merebut kursi Riezky diduga melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu disebut menerima suap dari Harun dengan menyanggupi mengganti Riezky melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) DPR.

Namun, rencana itu terbongkar.

Baca juga: Kronologi PAW Nazarudin Kiemas ke Riezky Aprilia Menurut KPU

Pada Rabu (8/1/2020), Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Harun hingga kini masih buron, tapi partai telah mencabut status keanggotaannya.

Riezky pun tak tergantikan.

Awal mula rencana PAW Riezky

Riezky merupakan anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I.

Ia dilantik pada 1 Oktober 2019, sesuai ketetapan KPU untuk menggantikan caleg PDI-P Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Nazarudin merupakan caleg dengan raihan suara terbanyak di dapil Sumsel 1. Riezky ada di posisi kedua, sehingga ditetapkan KPU sebagai pengganti Nazarudin untuk dilantik sebagai anggota DPR.

Ketetapan itu diputuskan KPU pada 31 Agustus 2019 melalui rapat pleno.

Padahal, pada 26 Agustus 2019, DPP PDI-P disebutkan telah mengirim surat ke KPU terkait permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa suara caleg meninggal dunia menjadi kewenangan partai.

Baca juga: Pasca-Kasus Suap Komisioner KPU, PDI-P Tak Lagi Upayakan PAW Riezky Aprilia

DPP PDI-P pun mengajukan Harun agar menjadi pengganti Nazarudin. Namun, KPU menolak permohonan itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com