Salin Artikel

Anggota DPR PDI-P Riezky Aprilia yang Akhirnya Tak Tergantikan...

Adalah eks calon legislatif Harun Masiku yang disebut-sebut menginginkan kursi milik Riezky.

Upaya Harun merebut kursi Riezky diduga melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu disebut menerima suap dari Harun dengan menyanggupi mengganti Riezky melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) DPR.

Namun, rencana itu terbongkar.

Pada Rabu (8/1/2020), Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Harun hingga kini masih buron, tapi partai telah mencabut status keanggotaannya.

Riezky pun tak tergantikan.

Awal mula rencana PAW Riezky

Riezky merupakan anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I.

Ia dilantik pada 1 Oktober 2019, sesuai ketetapan KPU untuk menggantikan caleg PDI-P Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Nazarudin merupakan caleg dengan raihan suara terbanyak di dapil Sumsel 1. Riezky ada di posisi kedua, sehingga ditetapkan KPU sebagai pengganti Nazarudin untuk dilantik sebagai anggota DPR.

Ketetapan itu diputuskan KPU pada 31 Agustus 2019 melalui rapat pleno.

Padahal, pada 26 Agustus 2019, DPP PDI-P disebutkan telah mengirim surat ke KPU terkait permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa suara caleg meninggal dunia menjadi kewenangan partai.

DPP PDI-P pun mengajukan Harun agar menjadi pengganti Nazarudin. Namun, KPU menolak permohonan itu.

Selanjutnya, Harun disebutkan memberi uang senilai Rp 600 juta kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Wahyu pun menyanggupi.

"WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, 'Siap mainkan!'," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Riezky mengaku tak tahu soal rencana PAW

Riezky mengaku tidak tahu-menahu bahwa dirinya akan digantikan Harun.

"Saya tidak tahu masalah PAW, karena saya dari Desember lalu reses dan baru kembali kemarin. Terkait mekanisme ada lembaga yamg lebih berhak menjelaskan," kata Riezky, Jumat (10/1/2020).

Saat itu, Riezky mengatakan dirinya selama ini bekerja sesuai perintah partai.

Saat ditanya apakah ia bersedia diganti oleh Harun, Riezky menyerahkan persoalan itu kepada PDI-P. Ia yakin PDI-P merupakan partai yang profesional dalam berdemokrasi.

"Saya ini petugas partai dan siap mengikuti perintah ketua umum partai," kata Riezky.

"Saya sebagai kader partai meyakini PDI Perjuangan adalah partai yang profesional dalam mekanisme demokrasi hari ini," ujarnya.

PDI-P Pecat Harun

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memastikan, partai telah mencabut status keanggotaan Harun Masiku dari PDI-P

Pemecatan dilakukan setelah Harun diketahui terlibat di dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan.

"Dia (Harun) otomatis kan sudah dipecat dari partai," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ia pun mengimbau Harun agar segera menyerahkan diri kepada penyidik KPK dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Kami mengimbau semua warga negara harus taat pada hukum. Ya, dia harus bertanggung jawab menyerahkan diri," ujar Djarot.

Riezky tidak jadi diganti

Selanjutnya, Djarot mengatakan, kasus dugaan suap antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan terkait PAW di DPR telah dianggap selesai di internal partai.

Djarot menegaskan, PDI-P tidak akan mengusulkan PAW untuk Riezky Aprilia yang disebut-sebut ingin digantikan oleh Harun.

"Selesai. Kan sudah ditolak (KPU), tidak ada upaya lagi. Jadi kami jamin bahwa Riezky tetap (anggota DPR)," kata Djarot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Djarot, PDI-P menerima keputusan KPU yang menolak menjadikan Harun sebagai pengganti Riezky melalui mekanisme PAW.

Dia menegaskan PDI-P tak pernah berupaya untuk bernegosiasi dengan KPU setelah penolakan tersebut.

"Begitu ditolak oleh KPU ya, sudah selesai. Nggak ada nego lagi," tegas Djarot.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06564041/anggota-dpr-pdi-p-riezky-aprilia-yang-akhirnya-tak-tergantikan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.