Soal PAW Harun Masiku, Perludem Nilai MA Seolah Aktif Mengawal

"Maka MA mengeluarkan pendapat hukum bertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Kamar TUN DR. Supandi, " lanjut Andi.

Andi mengungkapkan isi fatwa itu yakni, pertama, bahwa dalam memutus/memberi pendapat hukum, MA tidak boleh "duduk di kursi pemerintahan", kecuali hanya memutus dari segi "hukumnya".

Baca juga: Kabulkan Uji Materi PDI-P soal PAW, MA: Untuk Penguatan Kaderisasi Partai

Kedua, bahwa untuk melaksanakan putusan MA tersebut KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan MA nomor 57 P/HUM/2019 halaman 66-67.

Pertimbangan hukum itu menyatakan, "Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik."

Merujuk kepada fatwa MA dan putusan MA, kata Andi, lembaganya tidak menyebutkan nama sesorang atau orang tertentu.

MA hanya melayani permohonan sesuai kewenangannya.

"MA melayani permohonan dan permintaan fatwa/pendapat hukum tersebut sesuai kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diatur dalam UU MA," tambah Andi.