Aktivitas Nelayan China di Natuna, DPR Minta Bakamla Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar Badan Keamanan Laut (Bakamla) diperkuat agar dapat mengawal kedaulatan NKRI yang sempat terganggu dengan kedatangan kapal China di perairan Natuna beberapa waktu lalu.

"Kami harap Bakamla diperkuat, karena selain tak jelas penugasannya, kantor dan armadanya tak jelas. Coast guard-nya saja mana?" ujar Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Dia mengatakan, pemerintah harus memperkuat Bakamla agar lembaga tersebut bisa serius mengawal kedaulatan NKRI.

Baca juga: TNI Tegaskan bila Kapal China Kembali Lagi ke Natuna Akan Ditangkap dan Diproses secara Hukum

Caranya adalah dengan memberikan armada dan sumber daya yang cukup untuk mengamankan kedaulatan.

"Jangka pendek kami harapkan Kementerian Luar Negeri jadi garda terdepan, jangka menengah dan ke depan agar betul-betul kedaulatan NKRI batas wilayah dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dikelola secara maksimum," kata dia.

Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019.

Baca juga: Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.