Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

Kompas.com - 13/01/2020, 12:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam sektor pertahanan laut Indonesia adalah terbatasnya jumlah kapal TNI AL.

Hal ini disampaikan Dasco, ketika ditanya terkait kapal coast guard China yang memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Dasco mendorong, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperbanyak armada TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Indonesia.

"Tetapi kita akan dorong Kemenhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, saya pikir perlu penambahan kapal laut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Lagi, 3 Kapal Perang Indonesia Usir Kapal China Keluar dari Natuna

Dasco menyadari, penambahan kapal TNI harus didukung dengan penambahan anggaran.

Hal itu, kata dia, harus dibicarakan dengan komisi terkait di DPR.

Kendati demikian, Dasco mendukung penambahan anggaran guna penambahan kapal.

"Kalau soal penambahan anggaran nanti harus dibicarakan dengan teman-teman di Banggar, kalau saya pribadi berarti prinsipnya, saya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita," ujarnya.

Baca juga: Ini yang Kerap Luput soal Membangun Pulau Terdepan seperti Natuna

Sebelumnya diberitakan, ratusan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan patroli di wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau, usai sejumlah nelayan asing melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah tersebut.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Adapun pada Senin, (13/1/2020), tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358, telah mengusir kapal ikan asing milik China saat mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Yudo mengatakan, pengusiran kapal China tersebut hasil operasi yang dilakukan pesawat intai maritim Boeing 737 AL-7301 milik TNI AU yang melakukan pengawasan di perairan utara Natuna dan sekitarnya.

Dari hasil operasi tersebut, terlihat 30 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya  memasuki perairan utara Laut Natuna.

"Meski agak sedikit membandel, namun kapal-kapal China tersebut akhirnya mau meninggalkan perairan utara Laut Natuna hingga keluar dari ZEE Indonesia," kata Yudo, Senin (13/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com