Salin Artikel

Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam sektor pertahanan laut Indonesia adalah terbatasnya jumlah kapal TNI AL.

Hal ini disampaikan Dasco, ketika ditanya terkait kapal coast guard China yang memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Dasco mendorong, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperbanyak armada TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Indonesia.

"Tetapi kita akan dorong Kemenhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, saya pikir perlu penambahan kapal laut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dasco menyadari, penambahan kapal TNI harus didukung dengan penambahan anggaran.

Hal itu, kata dia, harus dibicarakan dengan komisi terkait di DPR.

Kendati demikian, Dasco mendukung penambahan anggaran guna penambahan kapal.

"Kalau soal penambahan anggaran nanti harus dibicarakan dengan teman-teman di Banggar, kalau saya pribadi berarti prinsipnya, saya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan patroli di wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau, usai sejumlah nelayan asing melanggar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 18 operasi siaga tempur di wilayah tersebut.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Adapun pada Senin, (13/1/2020), tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Karel Satsuit Tubun (356), KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358, telah mengusir kapal ikan asing milik China saat mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Yudo mengatakan, pengusiran kapal China tersebut hasil operasi yang dilakukan pesawat intai maritim Boeing 737 AL-7301 milik TNI AU yang melakukan pengawasan di perairan utara Natuna dan sekitarnya.

Dari hasil operasi tersebut, terlihat 30 kapal ikan China bersama kapal coast guard-nya  memasuki perairan utara Laut Natuna.

"Meski agak sedikit membandel, namun kapal-kapal China tersebut akhirnya mau meninggalkan perairan utara Laut Natuna hingga keluar dari ZEE Indonesia," kata Yudo, Senin (13/1/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/13/12574921/polemik-natuna-wakil-ketua-dpr-minta-kemenhan-tambah-kapal-tni-al

Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke