Guru Besar UI Sebut Masalah China-RI Tak Akan Pernah Usai, Usulkan Bakamla Bertransformasi Jadi Coast Guard

Kompas.com - 09/01/2020, 19:06 WIB
Diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, konflik antara Indonesia dengan China soal perbatasan wilayah tidak akan pernah usai.

Hal ini disebabkan oleh sembilan garis putus-putus atau nine-dash line yang menjadi dasar klaim China di Laut China Selatan, tetapi tidak pernah diakui Indonesia.

"Bahwa masalah kita dengan China ini tidak akan selesai. Tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman. Karena apa? Kita tidak mengakui klaimnya, dia juga tidak mengakui klaim kita," kata Hikmahanto dalam diskusi 'Jalan Keluar Sengketa Natuna' di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Prabowo: RI-China Bisa Negosiasi soal ZEE Natuna, Kita Cool Saja


Menurut dia, salah satu solusi masalah ini adalah mentransformasikan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) sebagai coast guard RI.

"Nah, yang harusnya ada di sini itu coast guard. Apakah Bakamla ditransformasikan jadi coast guard, saya serahkan ke pemerintah," ujarnya.

Hikmahanto menyatakan pemerintah harus konsisten hadir di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) negeri.

Ia mengatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan alutsista TNI.

"Sekarang harus berpikir tidak hanya TNI yang harus diperkuat alutsistanya, karena itu di 12 mil kedaulatan di laut. Tetapi harus berpikir tentang patroli laut, itu penting sekali. Itu juga yang harus dipikirkan, selama ini mungkin masih belum Kita fokus ke sana," kata Hikmahanto.

Baca juga: Luhut Panjaitan Ingin Bakamla Lebih Kuat dengan Omnibus Law Keamanan Laut

Selanjutnya, Hikmahanto mengatakan, pemerintah harus konsisten bahwa RI tidak mengakui nine-dash line yang menjadi dasar klaim China di Laut China Selatan.

Dia yakin perlahan China akan mundur jika pemerintah dapat bersikap tegas dan konsisten.

"Saya ingin melihat bahwa penegak hukum kita di ZEE tetap konsisten untuk menganggap tidak ada yang namanya sembilan garis putus yang klaim China," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X