Guru Besar UI Sebut Masalah China-RI Tak Akan Pernah Usai, Usulkan Bakamla Bertransformasi Jadi Coast Guard

Kompas.com - 09/01/2020, 19:06 WIB
Diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

"Saya ingin melihat bahwa penegak hukum kita di ZEE tetap konsisten untuk menganggap tidak ada yang namanya sembilan garis putus yang klaim China," tuturnya.

"Jadi kalau ada mereka ke sana, ya ditangkap, proses hukum, itu harus dilakukan. Mungkin China akan mundur. Bukan karena dia takut dengan senjata yang kita miliki, tapi karena konsistensi dari penegak hukum ini," tegas Hikmahanto.

Maksimalkan peran Bakamla

Hal senada diungkapkan Direktur Imparsial Al Araf. Menurut dia, sudah saatnya Bakamla ditingkatkan kapasitasnya sebagai coast guard RI.

Al Araf menilai, peningkatan kapasitas itu dapat memaksimalkan peran mereka di ZEE.

"Bahwa Bakamla ditingkatkan kapasitas coast guard. Agar kita tahu sebenarnya makhluk apa sih Bakamla ini? Bentuknya apa Bakamla? Di satu sisi kapal dari TNI AL, minjam Pol Air," kata Al Araf.

"Mungkin tugas DPR memastikan kapasitas Bakamla harus ditingkatkan, kalau dia mau didesain sebagai coast guard," lanjut Direktur Imparsial ini.

Baca juga: TNI Pastikan Tak Ada Lagi Nelayan China Mencuri Ikan di Natuna

Selain itu, dia menyebut, pemerintah tidak bisa melupakan pembangunan ekonomi sosial budaya di Natuna.

Menurut Al Araf, penyelesaian masalah perbatasan wilayah tak bisa berhenti pada level diplomasi dan pertahanan.

"Saya lebih setuju kalau dalam penyelesaian persoalan seperti ini yang harusnya dibangun adalah bagaimana pemerintah memastikan pembangunan ekonomi sosial budaya Natuna. Orang seringkali diskursus soal perbatasan wilayah hanya diskusi di dua level, kapasitas pertahanan dan hubungan luar negeri," kata Al Araf.

Pada Rabu (8/1/2020), Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepri.

Baca juga: Tersisa 14.831 Bidang Tanah di Natuna yang Harus Disertipikatkan

Jokowi memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna.

Dalam kunjungannya ke Natuna, selain bertemu dengan sejumlah nelayan Natuna dan mengecek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Jokowi dikutip dalam keterangan tertulis.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X