Guru Besar UI Sebut Masalah China-RI Tak Akan Pernah Usai, Usulkan Bakamla Bertransformasi Jadi Coast Guard

"Bahwa Bakamla ditingkatkan kapasitas coast guard. Agar kita tahu sebenarnya makhluk apa sih Bakamla ini? Bentuknya apa Bakamla? Di satu sisi kapal dari TNI AL, minjam Pol Air," kata Al Araf.

"Mungkin tugas DPR memastikan kapasitas Bakamla harus ditingkatkan, kalau dia mau didesain sebagai coast guard," lanjut Direktur Imparsial ini.

Baca juga: TNI Pastikan Tak Ada Lagi Nelayan China Mencuri Ikan di Natuna

Selain itu, dia menyebut, pemerintah tidak bisa melupakan pembangunan ekonomi sosial budaya di Natuna.

Menurut Al Araf, penyelesaian masalah perbatasan wilayah tak bisa berhenti pada level diplomasi dan pertahanan.

"Saya lebih setuju kalau dalam penyelesaian persoalan seperti ini yang harusnya dibangun adalah bagaimana pemerintah memastikan pembangunan ekonomi sosial budaya Natuna. Orang seringkali diskursus soal perbatasan wilayah hanya diskusi di dua level, kapasitas pertahanan dan hubungan luar negeri," kata Al Araf.

Pada Rabu (8/1/2020), Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepri.

Baca juga: Tersisa 14.831 Bidang Tanah di Natuna yang Harus Disertipikatkan

Jokowi memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna.

Dalam kunjungannya ke Natuna, selain bertemu dengan sejumlah nelayan Natuna dan mengecek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Jokowi dikutip dalam keterangan tertulis.