Luhut Panjaitan Ingin Bakamla Lebih Kuat dengan Omnibus Law Keamanan Laut

Kompas.com - 06/01/2020, 19:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginginkan peranan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) lebih kuat melalui omnibus law keamanan laut.

Oleh karena itu, dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ingin segera mempercepat penyelesaian penyusunannya.

"Saya bicara sama Pak Mahfud, supaya segerakan omnibus itu selesai agar nanti Bakamla itu betul-betul menjadi coast guard yang benar. Supaya perannya kuat," kata Luhut usai bertemu Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Prinsip Bakamla, Usir Kapal China Tanpa Konflik

Menurut Luhut, jika Bakamla tidak kuat maka hal-hal seperti penempatan kapal perang di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seperti Natuna akan menjadi aneh.

Meski tak dijelaskan bagaimana aneh yang dimaksudnya, akan tetapi Luhut memastikan bahwa omnibus law keamanan laut ditujukan untuk memperkuat Bakamla.

Contohnya agar kondisi seperti yang terjadi di Natuna saat ini tak lagi terulang.

"Kita juga taruh kapal perang ke ZEEI, aneh juga itu. Khusus mengenai itu (omnibus law keamanan laut), itu besok mulai dirapatkan," kata dia.

Baca juga: Amankan Natuna, Menhan Didorong Perkuat Persenjataan Bakamla

Adapun disiapkannya rancangan omnibus law keamanan laut ini dikarenakan selama ini ada 17 UU yang mengatur dan memberi kewenangan secara berbeda dalam beberapa proses di kelautan.

Dari ke-17 UU tersebut, pemerintah ingin menyatukan bagian-bagian serupa agar satu pintu saja.

Dalam proses penyatuannya pun harus melibatkan banyak institusi. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan Kementerian/Lembaga terkait.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Nasional
Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Nasional
Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

Nasional
Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa 'New Normal' Kini Direvisi Pemerintah...

Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa "New Normal" Kini Direvisi Pemerintah...

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X