PKS Minta DPRD DKI Segera Jadwalkan Tahapan Pemilihan Wagub DKI

Kompas.com - 08/01/2020, 16:33 WIB
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mustafa Kamal enggan membeberkan nama kader yang menggantikan posisi Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.

Mustafa mengatakan, PKS menunggu jadwal tahapan pemilihan Wagub DKI Jakarta dari DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu, kemudian mengumumkan nama yang dipilih sebagai pengganti Ahmad Syaikhu.

"Nama-nama itu kita sudah tidak dalam persoalan lagi, kita sudah masuk dalam penjadwalan di DPRD. Kita tunggu jadwalnya, kembangkan ini itu dan sebagainya tidak dalam posisi disitu," kata Mustafa di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Perjuangkan Posisi Wagub DKI Jakarta, PKS Buka Opsi Ajukan Nama Baru

Mustafa mengatakan, PKS menjaga etika politik dalam pemilihan Wagub DKI dan mengendepankan taat prosedural.

Ia mengatakan, sudah saatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pasangan atau Wagub untuk membantu menangani beberapa masalah di Jakarta.

"Kita lihat pak Gubernur kelihatannya juga perlu banyak bantuan sekarang ya, dengan tantangan DKI Jakarta yang semakin nyata, yang sekarang ini ada musibah banjir, penyelesaiannya kan tidak sederhana, beliau memerlukan bantuan orang yang bisa berbagi dengan beliau dan kompak," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah PKS dan Gerindra belum sepakat dengan nama-nama Cawagub DKI Jakarta, Mustafa menegaskan, PKS menunggu Ketua DPRD DKI Jakarta mengumumkan jadwal pembahasan pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Baca juga: PKS Curiga Gerindra Lobi Pimpinan DPRD untuk Tunda Pemilihan Wagub DKI

"Saya kira soal nama (Cawagub) ada waktunya kita sampaikan, kalau sudah ada pernyataan resmi dari DPRD tanggal sekian mau dibahas ya kita sampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan, PKS mencabut nama Ahmad Syaikhu dari bursa calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.

Menurut Sohibul, langkah ini dilakukan karena melihat realitas politik bahwa dua nama cawagub yang diajukan PKS tak kunjung direspons DPRD DKI Jakarta.

"Kalau dari internal PKS jelas, Pak Syaikhu (Ahmad Syaikhu). Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Wagub DKI Sempat akan Dibiarkan Kosong hingga Akhir Jabatan Anies

Sohibul mengatakan, setelah Syaikhu tak lagi dicalonan, PKS masih memiliki satu nama sebagai calon wakil gubernur DKI, yakni Agung Yulianto.

Sementara, untuk satu nama pengganti Syaikhu, PKS masih mempertimbangkan, apakah memilih salah satu dari empat kader Partai Gerindra yang diusulkan menjadi cawagub atau mencari dari unsur lain.

"Nah tempat lain ini bisa ambil dari macam-macam. Bisa ambil satu dari empat yang diajukan Gerindra, atau tempat lain. PKS masih punya hak untuk itu. Kita (bisa) tolak empat-empatnya kita cari yang lain," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X