Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaget Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Kena OTT KPK, PKB Akan Bahas Sanksi

Kompas.com - 08/01/2020, 09:38 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku terkejut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saiful Ilah diketahui merupakan Ketua DPC PKB Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami kaget mendengar kabar itu," kata Ketua DPP PKB Ahmad Iman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Iman pun mengatakan, PKB menghormati proses hukum KPK. Hingga kini, kata dia, PKB masih menunggu informasi lebih detail mengenai penangkapan Saiful.

"Prinsipnya PKB menghormati proses hukum yang dilakukan KPK," ujar dia.

Baca juga: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Terjaring OTT KPK

Selanjutnya, Iman menyatakan PKB akan membahas sanksi untuk Saiful Ilah. Dia mengatakan, perihal sanksi itu segera diputuskan jika PKB telah mendapatkan informasi utuh.

"Soal sanksi nanti pasti akan dibahas dan diputuskan menunggu info detailnya dulu," kata Iman.

Sementara itu, saat ditanya soal kemungkinan memberikan bantuan hukum kepada Saiful, Iman mengatakan PKB belum pernah memberikan bantuan kepada kader yang terjerat kasus korupsi.

"Setahu saya belum pernah (memberikan bantuan hukum kasus korupsi)," tuturnya.

Diberitakan, seorang kepala daerah yang ditangkap dalam OTT KPK di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020) merupakan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Baca juga: OTT Kepala Daerah di Sidoarjo, Pihak yang Terjaring Dibawa ke Mapolda Jawa Timur

"Betul (yang ditangkap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah)," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Lili menuturkan, ada sekitar enam orang yang ikut terjaring OTT tersebut. Mereka disebutkan telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan.

"Tapi pagi tadi sudah dibawa ke Jakarta semua mungkin lebih 6 orang dibawa ke Jakarta," ujar Lili.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com