Saatnya Kerja Sama, Tak Perlu Saling Menyalahkan soal Banjir Jakarta

Artinya, masih ada 17 kilometer DAS Ciliwung yang belum dinormalisasi.

“Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Beda Pandangan antara Jokowi, Basuki dan Anies soal Banjir Jakarta...

Memang, sejak 2017, proyek normalisasi sungai di Jakarta berhenti. Pasalnya, Pemprov DKI tak lagi membebaskan lahan di sepanjang DAS yang akan dinormalisasi.

Sebelumnya, program normalisasi sungai telah dimulai sejak era Gubernur Fauzi Bowo, Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Syaiful Hidayat. Namun, ketika DKI dipimpin Anies, program itu berhenti.

Sementara itu, Anies menilai, banjir yang terjadi saat ini bukan persoalan sungai terlah dinormalisasi atau belum.

Sebab, menurut dia, masyarakat yang tinggal di DAS yang telah dinormalisasi pun masih banjir.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," kata Anies.

Baca juga: Kepada Anies, Menteri Basuki Sampaikan 17 dari 33 Km Kali Ciliwung Belum Dinormalisasi

Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ia mengatakan, banjir Jakarta dapat diselesaikan dengan cara pengendalian air di daerah hulu. Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung.

Hal itu bertujuan untuk pengontrolan, pengendalian volume air yang bergerak ke arah hilir.

Baca juga: Masih Bingung Naturalisasi? Ini Penjelasan Pergub Anies

Beda pendapat Jokowi-Anies

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai, ada banyak hal yang menyebabkan banjir terjadi di Jakarta.

"Ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Jokowi meminta pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten di Jabodetabek bekerja sama dengan pemerintah pusat menangani permasalahan banjir.

Belakangan, Anies justru membantah pernyataan Jokowi bahwa sampah menjadi penyebab banjir.

Baca juga: Tanggapi Jokowi, Anies Sebut Bandara Halim Tetap Banjir Meski Tak Ada Sampah

Ia mencontohkan, kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang terendam banjir sehingga sejumlah penerbangan terganggu.