Ada 800 Lembaga yang Kerja Sama Data Kependudukannya Habis Hari Ini

Kompas.com - 31/12/2019, 16:27 WIB
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyaksikan penandatanganan kerja sama pemanfaatan data kependudukan oleh tujuh lembaga BUMN dan swasta di Jakarta, Selasa (31/12/2019). Kompas.com / Dani PrabowoDirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyaksikan penandatanganan kerja sama pemanfaatan data kependudukan oleh tujuh lembaga BUMN dan swasta di Jakarta, Selasa (31/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, ada sekitar 800 lembaga yang batas waktu pemanfaatan data kependudukannya habis pada Selasa (31/12/2019).

Bila tak diperpanjang, maka lembaga-lembaga tersebut tidak akan dapat mengakses data kependudukan yang dimiliki Kemendagri.

"Kalau tidak diperpanjang, tanggal 2 (Januari) itu aksesnya kami putus," kata Zudan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa.

Sejauh ini, menurut dia, mayoritas dari lembaga-lembaga tersebut telah mengajukan permohonan kerja sama kembali ke Kemendagri.

Baca juga: Ada Pungutan Saat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Laporkan ke Nomor Ini!

Hanya, ada sekitar 50 lembaga yang belum mengajukan perpanjangan itu.

"Entah lupa atau entah tidak ingin lagi, (alasan) belum melakukan perpanjangan. Hari ini masuk lagi ada dua bank dan satu lembaga pengguna yang suratnya baru masuk hari ini," kata Zudan.

"Jadi saya juga tidak istirahat, besok seharian juga akan menandatangani (permohonan perpanjangan) kerja sama itu," ucap dia.

Terkait batas waktu perjanjian, menurut Zudan, pihaknya tidak bisa serta merta menghentikan pelayanan akses begitu saja kepada pihak terkait. Terutama, bila pihak tersebut berasal dari kalangan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan soal Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Sehingga, tak pelak bila pada tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya temuan keganjilan atas pelayanan yang diberikan Kemendagri.

"Kami sampaikan kepada BPK, lembaga ini sudah ajukan perpanjangan tapi kami belum proses. Tapi ada ketemu lembaga yang ketemu belum ajukan perpanjangan tapi belum kami (hentikan) beri hak akses karena lembaga pemerintah," kata dia.

"Kami sudah ajak, 'Nanti saja Pak'. Kami putus aksesnya baru mereka ajukan perpanjangan," tutur Zudan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X