Pemerintah Diminta Transparan soal Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kompas.com - 17/12/2019, 17:05 WIB
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network ( SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Dukcapil Kemendagri) harus transparan dalam mengungkap rincian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan sejumlah pihak.

Menurut Damar, publik khawatir kerja sama pemanfaatan data kependudukan tidak hanya terjadi belakangan ini. Seperti diketahui, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan PT Jelas Karya Wasantara pekan lalu.

"Seharusnya masyarakat diberi tahu bahwa ada kerja sama seperti ini (pemanfaatan data kependudukan). Kondisi ramai-ramai seperti ini bukan kali ini saja, tapi sudah terjadi saat Dukcapil melakukan kerja sama dengan Astra," ujar Damar saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: ELSAM: Pemanfaatan Data Kependudukan Seharusnya Ketat dan Terbatas

Damar menilai tidak etis jika pemerintah memanfaatkan data warga negaranya selain untuk kepentingan kependudukan.  

Sebab, Dukcapil Kemendagri diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan data itu sesuai peruntukannya.

Adapun data kependudukan yang terkumpul berdasarkan rekam data KTP elektronik diperuntukkan sebagai basis data kependudukan.

"Sehingga tidak etis jika Dukcapil memanfaatkan data itu selain untuk kependudukan," tegasnya.

Baca juga: Teken Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Kemendagri: Untuk Permudah Pelayanan Perbankan dan Kesehatan

Menurut Damar, selama ini pihak Dukcapil selalu mengklaim kerja sama pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara aman.

Sebab, hanya terbatas kepada verifikasi data kependudukan saja.

Akan tetapi, Damar mengatakan, tetap ada potensi penyalahgunaan data kependudukan dari proses verifikasi atau pencocokan itu.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X