Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, permasalahan utama di Indonesia saat ini bukan radikalisme.

Menurut Zuhro, pokok persoalan gejolak yang terjadi belakangan ini adalah ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12/2019), dikutip Antara.

Baca juga: Yenny Wahid: Perempuan Punya Potensi Mencegah Radikalisme

Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan yang fundamental, misalnya terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi.

"Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik," ujar Zuhro.

Zuhro melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan penduduk Indonesia. Angka kemiskinan dan pengangguran relatif masih tinggi dan mengkhawatirkan.

"Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata dia.

Oleh karena itu, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah pengentasan kemiskinan supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati.

Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

"(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan Pak Joko Widodo (Presiden Joko Widodo) sudah mengatakan itu," ujar Siti.

Baca juga: Fadli Zon: Radikalisme Jadi Dalih Pemerintah Tutupi Ketidakbecusan

Zuhro menuturkan, Presiden pernah berujar jika fokus pembangunan ke depan peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan investasi. 

Menurut Zuhro, politisasi radikalisme dan politik identitas tak lagi relevan digunakan untuk mencapai fokus pemerintah di bidang SDM dan investasi.