Fadli Zon: Radikalisme Jadi Dalih Pemerintah Tutupi Ketidakbecusan

Kompas.com - 27/12/2019, 17:58 WIB
Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam diskusi Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa? di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam diskusi Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa? di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bicara tentang keterbelahan dan polarisasi di masyarakat. Salah satu yang ramai diperdebatkan masyarakat adalah tentang radikalisme.

Fadli Zon menduga isu radikalisme sengaja diembuskan pemerintah, dan malah menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Justru isu-isu yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu di kalangan pemerintah, terutama menyangkut radikalisme dan lain-lain, justru isu-isu itulah yang menimbulkan potensi pemecahbelahan di dalam masyarakat," kata Fadli saat menjadi pembicara dalam diskusi "Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa?" di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019).

Baca juga: Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Menurut Fadli Zon, Indonesia memiliki masyarakat yang moderat. Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada lagi pertentangan di masyarakat.

"Saya amat sangat yakin bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang sangat moderat, menerima kultur, tradisi, adat; dan tidak pernah mempertentangkan itu," tuturnya.

"Masalah ini sudah selesai di masa lalu," kata Fadli Zon.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut Fadli Zon, pemerintah perlu isu untuk menutupi ketidakbecusan mereka.

Baca juga: Yenny Wahid: Perempuan Punya Potensi Mencegah Radikalisme

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pun menjadikan isu radikalisme sebagai kambing hitam.

"Radikalisme ini menjadi satu dalih yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini. Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Ia pun sangat menyayangkan sikap pemerintah tersebut.

Menurut Fadli, seharusnya Indonesia bisa menjadi bangsa besar jika mampu dikelola dengan baik.

"Saya melihat bahwa sebetulnya kita ini sebagai bangsa dan negara sudah sangat mempunyai ruang dan peluang yang sangat besar untuk menjadi negara yang besar. Tetapi kalau di-manage seperti ini, saya tidak yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar," kata Fadli Zon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.