Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Radikalisme Jadi Dalih Pemerintah Tutupi Ketidakbecusan

Kompas.com - 27/12/2019, 17:58 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bicara tentang keterbelahan dan polarisasi di masyarakat. Salah satu yang ramai diperdebatkan masyarakat adalah tentang radikalisme.

Fadli Zon menduga isu radikalisme sengaja diembuskan pemerintah, dan malah menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Justru isu-isu yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu di kalangan pemerintah, terutama menyangkut radikalisme dan lain-lain, justru isu-isu itulah yang menimbulkan potensi pemecahbelahan di dalam masyarakat," kata Fadli saat menjadi pembicara dalam diskusi "Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa?" di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019).

Baca juga: Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Menurut Fadli Zon, Indonesia memiliki masyarakat yang moderat. Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada lagi pertentangan di masyarakat.

"Saya amat sangat yakin bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang sangat moderat, menerima kultur, tradisi, adat; dan tidak pernah mempertentangkan itu," tuturnya.

"Masalah ini sudah selesai di masa lalu," kata Fadli Zon.

Namun, menurut Fadli Zon, pemerintah perlu isu untuk menutupi ketidakbecusan mereka.

Baca juga: Yenny Wahid: Perempuan Punya Potensi Mencegah Radikalisme

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pun menjadikan isu radikalisme sebagai kambing hitam.

"Radikalisme ini menjadi satu dalih yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini. Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Ia pun sangat menyayangkan sikap pemerintah tersebut.

Menurut Fadli, seharusnya Indonesia bisa menjadi bangsa besar jika mampu dikelola dengan baik.

"Saya melihat bahwa sebetulnya kita ini sebagai bangsa dan negara sudah sangat mempunyai ruang dan peluang yang sangat besar untuk menjadi negara yang besar. Tetapi kalau di-manage seperti ini, saya tidak yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar," kata Fadli Zon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com