Fadli Zon: Radikalisme Jadi Dalih Pemerintah Tutupi Ketidakbecusan

Kompas.com - 27/12/2019, 17:58 WIB
Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam diskusi Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa? di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam diskusi Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa? di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bicara tentang keterbelahan dan polarisasi di masyarakat. Salah satu yang ramai diperdebatkan masyarakat adalah tentang radikalisme.

Fadli Zon menduga isu radikalisme sengaja diembuskan pemerintah, dan malah menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Justru isu-isu yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu di kalangan pemerintah, terutama menyangkut radikalisme dan lain-lain, justru isu-isu itulah yang menimbulkan potensi pemecahbelahan di dalam masyarakat," kata Fadli saat menjadi pembicara dalam diskusi "Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa?" di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019).

Baca juga: Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Menurut Fadli Zon, Indonesia memiliki masyarakat yang moderat. Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada lagi pertentangan di masyarakat.

"Saya amat sangat yakin bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang sangat moderat, menerima kultur, tradisi, adat; dan tidak pernah mempertentangkan itu," tuturnya.

"Masalah ini sudah selesai di masa lalu," kata Fadli Zon.

Namun, menurut Fadli Zon, pemerintah perlu isu untuk menutupi ketidakbecusan mereka.

Baca juga: Yenny Wahid: Perempuan Punya Potensi Mencegah Radikalisme

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pun menjadikan isu radikalisme sebagai kambing hitam.

"Radikalisme ini menjadi satu dalih yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini. Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Ia pun sangat menyayangkan sikap pemerintah tersebut.

Menurut Fadli, seharusnya Indonesia bisa menjadi bangsa besar jika mampu dikelola dengan baik.

"Saya melihat bahwa sebetulnya kita ini sebagai bangsa dan negara sudah sangat mempunyai ruang dan peluang yang sangat besar untuk menjadi negara yang besar. Tetapi kalau di-manage seperti ini, saya tidak yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar," kata Fadli Zon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.