KALEIDOSKOP 2019: Panas-Dingin Pemilihan Ketua Umum 4 Partai Politik...

Kompas.com - 26/12/2019, 09:47 WIB
Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kiri ke kanan) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. POOL/DOK. PDI-P Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Panitia Pengarah Rakernas PDI-P Prananda Prabowo (kiri ke kanan) bersama para kader PDI-P lainnya mengacungkan simbol metal dengan ketiga jarinya seusai pembukaan Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam rakernas tersebut telah diputuskan untuk mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2019 menjadi momentum bagi empat partai politik (parpol) menggelar pemilihan ketua umum (ketum) melalui jalur aklamasi atau calon tunggal.

Keempat partai tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P), Partai Keadilan Bangsa ( PKB), Partai Nasdem, dan Partai Golkar.

Kompas.com mencatat, fenomena aklamasi dalam pemilihan ketum partai pada 2019 diawali dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri untuk kembali menakhodai PDI-P.

Pengukuhan Megawati sebagai ketua umum dilakukan secara tertutup dalam sidang Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Aklamasi juga terjadi dalam pemilihan ketua umum PKB. Dalam hal ini, Abdul Muhaimin Iskandar kembali didaulat sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2019-2024 melalui Muktamar V di International Convention Centre Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019) dini hari.

Selanjutnya, pemilihan ketua umum Partai Nasdem yang juga melalui aklamasi.

Baca juga: Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Hampir Pasti Aklamasi

 

Ketua Umum Partai Nasdem periode 2014-2019 Surya Paloh menjadi calon tunggal setelah diminta kembali seluruh dewan pimpinan wilayah (DPW) untuk maju sebagai calon ketua umum periode 2019-2024.

Seluruh DPW Nasdem yang berjumlah 34 mengambil keputusan tersebut secara aklamasi pada Kongres II Partai Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

Terakhir, aklamasi dalam pemilihan ketum Golkar.

Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Namun demikian, fenomena aklamasi tersebut tidak semuanya berlangsung sejuk. 

Ada suasana panas-dingin yang mendera beberapa parpol tersebut dalam mencari ketum-nya. Berikut catatan Kompas.com:

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (12/1/2016). PDI Perjuangan secara tegas akan terus berjuang untuk memastikan, mengawal, mengarahkan dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik Pemerintah secara nasional agar tetap berpijak dalam nilai-nilai Pancasila. TRIBUNNEWS/HERUDINTRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (12/1/2016). PDI Perjuangan secara tegas akan terus berjuang untuk memastikan, mengawal, mengarahkan dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik Pemerintah secara nasional agar tetap berpijak dalam nilai-nilai Pancasila. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Keserentakan akar bawah PDI-P

Dalam forum Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019), seluruh utusan dari seluruh dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi dan dewan pimpinan cabang (DPC) menyampaikan pandangan umum.

Sebanyak 514 utusan DPC meminta kesediaan Megawati untuk kembali menjadi ketua umum. Begitu juga dengan perwakilan dari luar negeri, yakni Belanda dan Malaysia.

"Tadi saya sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada seluruh utusan sidang Kongres V dan serentak mereka menyetujui secara aklamasi," ujar Ketua Sidang Kongres V Soerya Respationo saat memberikan keterangan seusai sidang, Kamis (8/8/2019).

"Kesemuanya aklamasi, memohon kesediaan Ibu Mega Soekarnoputri untuk memimpin PDIP periode 2019-2024," kata Soerya.

Baca juga: Memahami Megawati Soekarnoputri...

Setelah resmi dilantik, Megawati menjadi ketua umum terlama sebuah partai politik di Indonesia. Megawati kembali menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Adapun Megawati mendirikan dan menjadi Ketua Umum PDI-P sejak tahun 1999.

Dengan demikian, Megawati telah memimpin partai berlambang banteng itu sekitar 20 tahun.

Megawati juga sempat menjadi Presiden kelima RI periode 2001 hingga 2004, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama  Ketua Panitia Hari Santri PKB Jazilul Fawaid (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai Pembukaan Musabaqoh Kitab Kuning 2018 di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Minggu (14/10). Musabaqoh Kitab Kuning 2018 dan seminar bertajuk Sufisme dan Perjuangan Politik Kebangsaan tersebut merupakan rangkaian Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang.ANTARA FOTO/RENO ESNIR Ketum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Panitia Hari Santri PKB Jazilul Fawaid (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai Pembukaan Musabaqoh Kitab Kuning 2018 di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Minggu (14/10). Musabaqoh Kitab Kuning 2018 dan seminar bertajuk Sufisme dan Perjuangan Politik Kebangsaan tersebut merupakan rangkaian Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang.

Muktamar PKB dan isu pengurus tak dilibatkan

Dalam Muktamar V PKB, terdapat tudingan adanya sejumlah pengurus PKB yang tak dilibatkan dalam pelaksanaan yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Hal tersebut Ketua DPP PKB Lukman Edy. Menurut dia, pengurus DPP yang tak dilibatkan ialah yang dekat dengan Sekjen PKB sebelumnya, Abdul Kadir Karding.

Karena itu, ia tak hadir dalam pelaksanaan Muktamar V PKB.

"Beberapa di sekretariat DPP yang portofolio (dekat dengan) Mas Karding juga tidak diundang dan tidak dilibatkan," kata Lukman saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X