Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KALEIDOSKOP 2019: Panas-Dingin Pemilihan Ketua Umum 4 Partai Politik...

Kompas.com - 26/12/2019, 09:47 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Ia menduga, tidak dilibatkannya sejumlah pengurus yang dekat dengan Karding merupakan kelanjutan perbedaan sikap politik internal PKB dalam penentuan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Baca juga: Ragam Kisah Muktamar PKB, Pengurus Tak Dilibatkan hingga Kecurigaan Jokowi

Selain itu, menurut Lukman, hal tersebut dipicu perbedaan sikap antara mereka yang tidak dilibatkan dalam Muktamar V dengan para peserta dan panitia dalam memandang kepemimpinan PKB ke depan.

Lukman mengatakan, ia dan Karding serta sejumlah pengurus menginginkan adanya rekonsiliasi total di internal PKB usai Pilpres 2019.

Selain itu, mereka menginginkan adanya penguatan kepemimpinan secara kolektif dan kolegial.

"Kesemuanya dianggap mengganggu konsolidasi dan memperlemah kepemimpinan sekarang," ucap Lukman.

Saat ditanya apakah ada upaya untuk mengarahkan Muktamar V PKB berujung pada aklamasi, Lukman membenarkan.

"Bukan hanya indikasi (mengarahkan aklamasi), tapi seperti itu adanya," kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membantah tudingan adanya sebagian pengurus DPP yang tak dilibatkan dalam Muktamar V.

"Dia kan pengurus, mestinya sama Hanif (Sekjen PKB Hanif Dhakiri) enggak usah diundang. Di grup juga teknis keberangkatan juga sudah didetailkan. Semua panitia tuan rumah," ujar Cak Imin, sapaannya, di lokasi Muktamar V di International Convention Centre Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Ketua MPR

Cak Imin menyatakan, tak ada pengurus DPP yang datang karena undangan ke Muktamar V.

Sebab, menurut dia, pengurus DPP datang ke Muktamar V PKB karena kesadaran diri, bukan karena undangan.

"Semua DPP enggak ada yang diundang," ucap Cak Imin.


Nasdem bak restoran politik?

Ketua Umum Partai Nasdem periode 2014-2019 Surya Paloh menjadi calon tunggal setelah diminta kembali seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk maju sebagai calon ketua umum periode 2019-2024.

Seluruh DPW Nasdem yang berjumlah 34 mengambil keputusan tersebut secara aklamasi pada Kongres kedua Partai Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

Namun demikian, pelaksanaan Kongres kedua Nasdem yang awalnya mulus lalu mendapat tanggapan negatif dari pendiri dan mantan ketua umumnya, Patrice Rio Capella.

Baca juga: Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Rio Capella menyebut, Nasdem telah melenceng dari semangat awal pembentukannya dan kini berubah menjadi restoran politik.

"Partai Nasdem kini jadi restoran politik, tempat masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Rio saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

Menurut dia, kini Nasdem hanya mementingkan kepentingan elite dan kelompok tertentu di internal sehingga tak lagi memperjuangkan kepentingan partai.

"Sangat mengejutkan saat pimpinan Partai Nasdem bermanuver menemui dan berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di kubu oposisi. Padahal pada saat yang sama, Nasdem bagian dari koalisi pemerintah," kata dia.

Rio bahkan tak habis pikir apabila manuver yang dilakukan Partai Nasdem itu adalah bentuk kemarahan partai tersebut karena kehilangan kursi Jaksa Agung di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Padahal, kata dia, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diatur oleh siapa pun.

"Ini terlalu orientasi, terlalu menuduh keterpaksaan. Harusnya tidak begitu. Jadi apapun hasil dari kabinet kita harus menghormati. Jadi tidak ada lagi manuver-manuver yang membingungkan publik," kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: Nasdem Harus Jadi Partai Paling Cair dalam Berkomunikasi Politik

Pada kabinet sebelumnya, posisi Jaksa Agung diisi oleh Partai Nasdem, yakni M Prasetyo, sedangkan saat ini posisi tersebut diisi oleh ST Burhanuddin yang merupakan adik dari politikus PDI-P Tubagus Hasanuddin.

Partai Nasdem dikabarkan 'ngambek' karena hal tersebut sehingga melakukan berbagai manuver politik.

Antara lain, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Dalam Kongres Kedua Partai Nasdem 2019 yang diselenggarakan 8-11 November ini pun, Presiden Jokowi bahkan tak diundang dalam pembukaannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com