KALEIDOSKOP 2019: Panas-Dingin Pemilihan Ketua Umum 4 Partai Politik...

Kompas.com - 26/12/2019, 09:47 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

Ia menduga, tidak dilibatkannya sejumlah pengurus yang dekat dengan Karding merupakan kelanjutan perbedaan sikap politik internal PKB dalam penentuan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Baca juga: Ragam Kisah Muktamar PKB, Pengurus Tak Dilibatkan hingga Kecurigaan Jokowi

Selain itu, menurut Lukman, hal tersebut dipicu perbedaan sikap antara mereka yang tidak dilibatkan dalam Muktamar V dengan para peserta dan panitia dalam memandang kepemimpinan PKB ke depan.

Lukman mengatakan, ia dan Karding serta sejumlah pengurus menginginkan adanya rekonsiliasi total di internal PKB usai Pilpres 2019.

Selain itu, mereka menginginkan adanya penguatan kepemimpinan secara kolektif dan kolegial.

"Kesemuanya dianggap mengganggu konsolidasi dan memperlemah kepemimpinan sekarang," ucap Lukman.

Saat ditanya apakah ada upaya untuk mengarahkan Muktamar V PKB berujung pada aklamasi, Lukman membenarkan.

"Bukan hanya indikasi (mengarahkan aklamasi), tapi seperti itu adanya," kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membantah tudingan adanya sebagian pengurus DPP yang tak dilibatkan dalam Muktamar V.

"Dia kan pengurus, mestinya sama Hanif (Sekjen PKB Hanif Dhakiri) enggak usah diundang. Di grup juga teknis keberangkatan juga sudah didetailkan. Semua panitia tuan rumah," ujar Cak Imin, sapaannya, di lokasi Muktamar V di International Convention Centre Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Ketua MPR

Cak Imin menyatakan, tak ada pengurus DPP yang datang karena undangan ke Muktamar V.

Sebab, menurut dia, pengurus DPP datang ke Muktamar V PKB karena kesadaran diri, bukan karena undangan.

"Semua DPP enggak ada yang diundang," ucap Cak Imin.


Nasdem bak restoran politik?

Ketua Umum Partai Nasdem periode 2014-2019 Surya Paloh menjadi calon tunggal setelah diminta kembali seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk maju sebagai calon ketua umum periode 2019-2024.

Seluruh DPW Nasdem yang berjumlah 34 mengambil keputusan tersebut secara aklamasi pada Kongres kedua Partai Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

Namun demikian, pelaksanaan Kongres kedua Nasdem yang awalnya mulus lalu mendapat tanggapan negatif dari pendiri dan mantan ketua umumnya, Patrice Rio Capella.

Baca juga: Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Rio Capella menyebut, Nasdem telah melenceng dari semangat awal pembentukannya dan kini berubah menjadi restoran politik.

"Partai Nasdem kini jadi restoran politik, tempat masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Rio saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

Menurut dia, kini Nasdem hanya mementingkan kepentingan elite dan kelompok tertentu di internal sehingga tak lagi memperjuangkan kepentingan partai.

"Sangat mengejutkan saat pimpinan Partai Nasdem bermanuver menemui dan berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di kubu oposisi. Padahal pada saat yang sama, Nasdem bagian dari koalisi pemerintah," kata dia.

Rio bahkan tak habis pikir apabila manuver yang dilakukan Partai Nasdem itu adalah bentuk kemarahan partai tersebut karena kehilangan kursi Jaksa Agung di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Padahal, kata dia, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diatur oleh siapa pun.

"Ini terlalu orientasi, terlalu menuduh keterpaksaan. Harusnya tidak begitu. Jadi apapun hasil dari kabinet kita harus menghormati. Jadi tidak ada lagi manuver-manuver yang membingungkan publik," kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: Nasdem Harus Jadi Partai Paling Cair dalam Berkomunikasi Politik

Pada kabinet sebelumnya, posisi Jaksa Agung diisi oleh Partai Nasdem, yakni M Prasetyo, sedangkan saat ini posisi tersebut diisi oleh ST Burhanuddin yang merupakan adik dari politikus PDI-P Tubagus Hasanuddin.

Partai Nasdem dikabarkan 'ngambek' karena hal tersebut sehingga melakukan berbagai manuver politik.

Antara lain, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Dalam Kongres Kedua Partai Nasdem 2019 yang diselenggarakan 8-11 November ini pun, Presiden Jokowi bahkan tak diundang dalam pembukaannya.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X