KALEIDOSKOP 2019: Panas-Dingin Pemilihan Ketua Umum 4 Partai Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2019 menjadi momentum bagi empat partai politik (parpol) menggelar pemilihan ketua umum (ketum) melalui jalur aklamasi atau calon tunggal.

Keempat partai tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Golkar.

Kompas.com mencatat, fenomena aklamasi dalam pemilihan ketum partai pada 2019 diawali dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri untuk kembali menakhodai PDI-P.

Pengukuhan Megawati sebagai ketua umum dilakukan secara tertutup dalam sidang Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Aklamasi juga terjadi dalam pemilihan ketua umum PKB. Dalam hal ini, Abdul Muhaimin Iskandar kembali didaulat sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2019-2024 melalui Muktamar V di International Convention Centre Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019) dini hari.

Selanjutnya, pemilihan ketua umum Partai Nasdem yang juga melalui aklamasi.

Baca juga: Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Hampir Pasti Aklamasi

Ketua Umum Partai Nasdem periode 2014-2019 Surya Paloh menjadi calon tunggal setelah diminta kembali seluruh dewan pimpinan wilayah (DPW) untuk maju sebagai calon ketua umum periode 2019-2024.

Seluruh DPW Nasdem yang berjumlah 34 mengambil keputusan tersebut secara aklamasi pada Kongres II Partai Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

Terakhir, aklamasi dalam pemilihan ketum Golkar.

Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Namun demikian, fenomena aklamasi tersebut tidak semuanya berlangsung sejuk. 

Ada suasana panas-dingin yang mendera beberapa parpol tersebut dalam mencari ketum-nya. Berikut catatan Kompas.com:

TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (12/1/2016). PDI Perjuangan secara tegas akan terus berjuang untuk memastikan, mengawal, mengarahkan dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik Pemerintah secara nasional agar tetap berpijak dalam nilai-nilai Pancasila. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Dalam forum Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019), seluruh utusan dari seluruh dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi dan dewan pimpinan cabang (DPC) menyampaikan pandangan umum.

Sebanyak 514 utusan DPC meminta kesediaan Megawati untuk kembali menjadi ketua umum. Begitu juga dengan perwakilan dari luar negeri, yakni Belanda dan Malaysia.

"Tadi saya sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada seluruh utusan sidang Kongres V dan serentak mereka menyetujui secara aklamasi," ujar Ketua Sidang Kongres V Soerya Respationo saat memberikan keterangan seusai sidang, Kamis (8/8/2019).

"Kesemuanya aklamasi, memohon kesediaan Ibu Mega Soekarnoputri untuk memimpin PDIP periode 2019-2024," kata Soerya.

Baca juga: Memahami Megawati Soekarnoputri...

Setelah resmi dilantik, Megawati menjadi ketua umum terlama sebuah partai politik di Indonesia. Megawati kembali menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Adapun Megawati mendirikan dan menjadi Ketua Umum PDI-P sejak tahun 1999.

Dengan demikian, Megawati telah memimpin partai berlambang banteng itu sekitar 20 tahun.

Megawati juga sempat menjadi Presiden kelima RI periode 2001 hingga 2004, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.

ANTARA FOTO/RENO ESNIR Ketum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Panitia Hari Santri PKB Jazilul Fawaid (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai Pembukaan Musabaqoh Kitab Kuning 2018 di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Minggu (14/10). Musabaqoh Kitab Kuning 2018 dan seminar bertajuk Sufisme dan Perjuangan Politik Kebangsaan tersebut merupakan rangkaian Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang.

Dalam Muktamar V PKB, terdapat tudingan adanya sejumlah pengurus PKB yang tak dilibatkan dalam pelaksanaan yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Hal tersebut Ketua DPP PKB Lukman Edy. Menurut dia, pengurus DPP yang tak dilibatkan ialah yang dekat dengan Sekjen PKB sebelumnya, Abdul Kadir Karding.

Karena itu, ia tak hadir dalam pelaksanaan Muktamar V PKB.

"Beberapa di sekretariat DPP yang portofolio (dekat dengan) Mas Karding juga tidak diundang dan tidak dilibatkan," kata Lukman saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Ia menduga, tidak dilibatkannya sejumlah pengurus yang dekat dengan Karding merupakan kelanjutan perbedaan sikap politik internal PKB dalam penentuan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Baca juga: Ragam Kisah Muktamar PKB, Pengurus Tak Dilibatkan hingga Kecurigaan Jokowi

Selain itu, menurut Lukman, hal tersebut dipicu perbedaan sikap antara mereka yang tidak dilibatkan dalam Muktamar V dengan para peserta dan panitia dalam memandang kepemimpinan PKB ke depan.

Lukman mengatakan, ia dan Karding serta sejumlah pengurus menginginkan adanya rekonsiliasi total di internal PKB usai Pilpres 2019.

Selain itu, mereka menginginkan adanya penguatan kepemimpinan secara kolektif dan kolegial.

"Kesemuanya dianggap mengganggu konsolidasi dan memperlemah kepemimpinan sekarang," ucap Lukman.

Saat ditanya apakah ada upaya untuk mengarahkan Muktamar V PKB berujung pada aklamasi, Lukman membenarkan.

"Bukan hanya indikasi (mengarahkan aklamasi), tapi seperti itu adanya," kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membantah tudingan adanya sebagian pengurus DPP yang tak dilibatkan dalam Muktamar V.

"Dia kan pengurus, mestinya sama Hanif (Sekjen PKB Hanif Dhakiri) enggak usah diundang. Di grup juga teknis keberangkatan juga sudah didetailkan. Semua panitia tuan rumah," ujar Cak Imin, sapaannya, di lokasi Muktamar V di International Convention Centre Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Ketua MPR

Cak Imin menyatakan, tak ada pengurus DPP yang datang karena undangan ke Muktamar V.

Sebab, menurut dia, pengurus DPP datang ke Muktamar V PKB karena kesadaran diri, bukan karena undangan.

"Semua DPP enggak ada yang diundang," ucap Cak Imin.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

Ketua Umum Partai Nasdem periode 2014-2019 Surya Paloh menjadi calon tunggal setelah diminta kembali seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk maju sebagai calon ketua umum periode 2019-2024.

Seluruh DPW Nasdem yang berjumlah 34 mengambil keputusan tersebut secara aklamasi pada Kongres kedua Partai Nasdem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 8-11 November 2019.

Namun demikian, pelaksanaan Kongres kedua Nasdem yang awalnya mulus lalu mendapat tanggapan negatif dari pendiri dan mantan ketua umumnya, Patrice Rio Capella.

Baca juga: Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Rio Capella menyebut, Nasdem telah melenceng dari semangat awal pembentukannya dan kini berubah menjadi restoran politik.

"Partai Nasdem kini jadi restoran politik, tempat masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Rio saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

Menurut dia, kini Nasdem hanya mementingkan kepentingan elite dan kelompok tertentu di internal sehingga tak lagi memperjuangkan kepentingan partai.

"Sangat mengejutkan saat pimpinan Partai Nasdem bermanuver menemui dan berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di kubu oposisi. Padahal pada saat yang sama, Nasdem bagian dari koalisi pemerintah," kata dia.

Rio bahkan tak habis pikir apabila manuver yang dilakukan Partai Nasdem itu adalah bentuk kemarahan partai tersebut karena kehilangan kursi Jaksa Agung di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Padahal, kata dia, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diatur oleh siapa pun.

"Ini terlalu orientasi, terlalu menuduh keterpaksaan. Harusnya tidak begitu. Jadi apapun hasil dari kabinet kita harus menghormati. Jadi tidak ada lagi manuver-manuver yang membingungkan publik," kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: Nasdem Harus Jadi Partai Paling Cair dalam Berkomunikasi Politik

Pada kabinet sebelumnya, posisi Jaksa Agung diisi oleh Partai Nasdem, yakni M Prasetyo, sedangkan saat ini posisi tersebut diisi oleh ST Burhanuddin yang merupakan adik dari politikus PDI-P Tubagus Hasanuddin.

Partai Nasdem dikabarkan 'ngambek' karena hal tersebut sehingga melakukan berbagai manuver politik.

Antara lain, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Dalam Kongres Kedua Partai Nasdem 2019 yang diselenggarakan 8-11 November ini pun, Presiden Jokowi bahkan tak diundang dalam pembukaannya.

Nasdem justru mengundang Anies Baswedan dan memberikan waktu dan tempat untuk berpidato dalam acara tersebut.

"Atas langkah-langkah yang diambil Nasdem tersebut, jangan salahkan publik yang berspekulasi bahwa manuver Nasdem berkaitan dengan kebijakan Presiden memilih Jaksa Agung," kata dia.

Baca juga: Dinamika Kongres Nasdem, dari Calon Tunggal Hingga Protes Rio Capella

Sementara itu, Surya membantah tudingan Rio Capella bahwa partainya telah melenceng. Ia memastikan partainya tak melenceng dan tetap menjalankan tujuan awal Nasdem dibentuk.

"Enggak ada (Nasdem melenceng). Kita serahkan kepada masyarakat. Saya pikir langsung, masyarakat akan lari itu (dari Nasdem). Enggak ada tempat bagi Nasdem kalau dia inkonsisten. Tidak ada tempat bagi Nasdem kalau dia melenceng dari tujuan-tujuannya," ujar Surya.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Airlangga Hartarto memberi sambutan saat penutupan Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Sejumlah dinamika mewarnai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Dalam tahapan penjaringan, terdapat empat nama yang tak memenuhi syarat itu adalah Indra Bambang Utoyo, Ahmad Anama, Dereck Loupaty, dan Aris Mandji.

Tak lama, setelah dibuka pada Selasa (3/12/2019) malam, sejumlah kader yang telah mendaftar sebagai calon ketua umum menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan.

Padahal, agenda pemilihan ketua umum baru akan dilaksanakan pada hari ketiga Munas atau Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Semula Dikira Munas Golkar Panas, Ternyata...

Mundurnya sejumlah calon ketua umum Golkar diawali Wakil Koordinator Bidang Pratama, Bambang Soesatyo.

Bambang mengumumkan penarikan dirinya dari bursa calon sesaat sebelum pembukaan Munas atau Selasa (3/12/2019) sore.

Dengan kondisi internal yang semakin memanas, Bambang kemudian mengaku memikirkan situasi di dalam negeri.

"Situasi nasional, yang memerlukan situasi politik yang kondusif, guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari berbagai serangan dan ancaman ekonomi global," ungkap Bambang saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Ia juga mempertimbangkan nasihat para senior partai, misalnya Ketua Umum PP Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bobby Suhardiman.

Pertimbangan terakhir Ketua MPR itu, yakni semangat rekonsiliasi yang telah disepakati dengan calon petahana yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama antara kedua tim, saya dan Airlangga sepakat untuk membangun rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan tim Airlangga," kata dia.

Baca juga: Ketika Akhirnya Airlangga Hartarto Pilih Bambang Soesatyo...

Setelah Bambang Soesatyo, dua kader Golkar lain juga menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan.

Pertama ialah Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo, kemudian disusul politisi senior Golkar Agun Gunandjar. Tak lama, calon lain Ali Yahya mengikuti jejak keduanya.

Dengan begitu, calon tinggal menyisakan dua nama, yakni Airlangga Hartarto dan Ridwan Hisjam.

Kendati demikian, forum tetap menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Setelah melihat hasil tersebut, pimpinan sidang, Azis Syamsuddin lantas menawarkan ke forum untuk menetapkan langsung Airlangga sebagai ketua umum terpilih.

"Sepakatkah untuk mempersingkat dan menetapkan (Airlangga) ketua umum Golkar?" kata Azis di hadapan forum Munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Setuju!" jawab forum lantang.

Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.