Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KALEIDOSKOP 2019: Catatan Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Hak Asasi Manusia

Kompas.com - 24/12/2019, 20:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang 2019 ini belum ada langkah progresif dari pemerintah dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya telah mengirimkan kertas posisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kertas posisi itu memuat catatan-catatan Komnas HAM untuk pemerintah, terutama dalam tiga hal utama, yakni pelanggaran HAM berat, konflik agraria, serta diskriminasi dan intoleransi.

Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM berat menjadi salah satu catatan yang disampaikan untuk kali pertama dalam kertas posisi tersebut.

"Untuk penyelesaian HAM berat belum ada langkah progresif," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Pelanggaran HAM Tahun Ini, Kasus 21-22 Mei hingga Tamansari

Taufan mengatakan, saat ini sudah ada wacana tentang lahirnya Undang-Undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasai (KKR) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) Mahfud MD.

UU tersebut diproyeksikan untuk menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih tersisa.

"Kami apresiasi dan menunggu langkah konkretnya dengan catatan mesti menyertakan suara korban-keluarga korban, mempertimbangkan aspek keadilan dan pengungkapan kebenaran," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD di Tengah Pesimisme Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM

Tidak hanya itu, jika benar dibuat, dia berharap agar KKR juga tidak mematikan langkah hukum lain melalui pengadilan untuk kasus tertentu.

Dalam kertas posisi yang diserahkan kepada Presiden Jokowi, Komnas HAM melaporkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan 11 berkas perkara pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari Jaksa Agung.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan DamanikKOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Dengan demikian Komnas HAM menilai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi pertanyaan publik.

"Secara political will sudah ada, tetapi tataran implementasinya tidak dilaksanakan," ujar Taufan mengutip laporan tersebut.

Padahal, Indonesia pernah memiliki sejarah dalam melaksanakan pengadilan HAM seperti untuk kasus Timor Timur, peristiwa Abepura, dan Tanjung Priok.

Tidak hanya itu, dalam catatan Komnas HAM, sepanjang 2019 ini isu Papua juga masih menjadi isu penting untuk diselesaikan pemerintah.

"Jalan dialog Presiden dengan elemen-elemen sosial politik di Papua dan menjadikan Papua sebagai isu penting di dalam kebijakan pembangunan nasional," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Konflik agraria

Dalam kertas posisi Komnas HAM untuk Presiden Jokowi, konflik agraria menjadi permasalahan kedua yang dilaporkan.

Komnas HAM mengatakan, dalam prinsip HAM negara merupakan pengemban subyek hukum utama yang wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi reforma agraria untuk memperkuat ekonomi, politik, dan budaya secara nasional.

"Konflik agraria mengalami pergeseran, menurut catatan kami semula konflik agraria kerap terjadi di kawasan yang akan dan atau telah dijadikan kawasan perkebunan, pertambangan, hutan," kata Ahmad Taufan Damanik.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

"Saat ini persoalan terkait pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur banyak diadukan masyarakat di tengah gencarnya pemerintah melaksanakan program pembangunan infrastruktur," ujar dia.

Penyelesaian konflik agraria yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif karena masih bersifat parsial dan belum terintegrasi.

Diskriminasi dan intoleransi

Komitmen pemerintah terhadap diskrimnasi dan intoleransi yang terjadi di Indonesia dinilai Komnas HAM harus menjadi agenda penting.

Hal tersebut tercantum sebagai bagian ketiga dalam kertas posisi yang disampaikan Komnas HAM.

Beberapa peristiwa yang kerap kali terjadi adalah terkait dengan pemberian izin mendirikan rumah ibadah khususnya bagi kelompok minoritas.

"Pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan dalam pemenuhan hak bagi kelompok minoritas. Apabila diabaikan, maka pemerintah atau negara disebut telah melanggar HAM," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Nasional
Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com