Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Kompas.com - 09/12/2019, 15:33 WIB
Ketua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comKetua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, pemerintah masih memiliki sejumlah PR dalam penyelesaian masalah HAM di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat membuka peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/12/2019).

"Izinkan kami sekaligus menitipkan beberapa persoalan HAM yang masih menjadi PR kita semua yakni, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agaria dan sumber daya alam," ujar Ahmad.

Baca juga: Wapres Akui Masih Ada Permasalahan HAM yang Belum Selesai

"Dan tak kalah pentingnya adalah persoalan intoleranasi, diskriminasi, dan ekstremisme dengan kekerasan yang bisa menggangu pembangunan ekonomi dan politik kita saat ini maupun masa depan," lanjut dia.

Ahmad mengatakan, permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam kerangka HAM yang komprehensif sehingga tak hanya dilihat sebagai permasalahan biasa.

Ia meyakini, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan terus bersama Komnas HAM dan seluruh kompnen negara menuntaskan komitmen kemanusiaan dan keadabaan sebagaimana diamanatkan konstitusi dan standar HAM.

Baca juga: Museum HAM dan Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Kematian Munir

"Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan Komnas HAM, baik dari sisi mandat fungsi wewenang maupun sarana dan prasarana," kata Ahmad.

"Sekali lagi kami ucapankan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wapres atas berkenan hadir dan membuka pameran foto dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional 2019," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X