Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, pemerintah masih memiliki sejumlah PR dalam penyelesaian masalah HAM di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat membuka peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/12/2019).

"Izinkan kami sekaligus menitipkan beberapa persoalan HAM yang masih menjadi PR kita semua yakni, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agaria dan sumber daya alam," ujar Ahmad.

Baca juga: Wapres Akui Masih Ada Permasalahan HAM yang Belum Selesai

"Dan tak kalah pentingnya adalah persoalan intoleranasi, diskriminasi, dan ekstremisme dengan kekerasan yang bisa menggangu pembangunan ekonomi dan politik kita saat ini maupun masa depan," lanjut dia.

Ahmad mengatakan, permasalahan-permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam kerangka HAM yang komprehensif sehingga tak hanya dilihat sebagai permasalahan biasa.

Ia meyakini, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan terus bersama Komnas HAM dan seluruh kompnen negara menuntaskan komitmen kemanusiaan dan keadabaan sebagaimana diamanatkan konstitusi dan standar HAM.

Baca juga: Museum HAM dan Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Kematian Munir

"Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan Komnas HAM, baik dari sisi mandat fungsi wewenang maupun sarana dan prasarana," kata Ahmad.

"Sekali lagi kami ucapankan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wapres atas berkenan hadir dan membuka pameran foto dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional 2019," lanjut dia.