Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Bahas Pengembangan Jalur Rempah pada Rakernas Januari

Kompas.com - 23/12/2019, 12:34 WIB
Tsarina Maharani,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P mendatang membicarakan soal pengelolaan jalur rempah.

Menurut dia, PDI-P tak lagi sekadar berbicara soal politik kekuasaan.

"Maka Rakernas nanti, itu memang kita semacam melawan arus. Ketika orang masih suka politik kekuasaan, kami berbicara tentang politik substansi, politik apa yang ada di bumi Indonesia dan kemudian secara progresif ini harus kita kelola dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Hasto ketika membuka forum diskusi "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P Bandingkan Jalur Sutra China dengan Jalur Rempah Indonesia

Hasto menegaskan, PDI-P berfokus pada politik substantif.

Ia optimistis Indonesia bisa jadi bangsa sejahtera jika mampu mengelola jalur rempah dengan maksimal menggunakan teknologi.

"Kita harus fokus kelola dari hulu ke hilir. Maka kami meyakini itu akan menjadi jalan kesejahteraan bagi bangsa dalam hal pangan, pangan ini juga dalam hal kekayaan laut kita, bumbu-bumbuan, rempah-rempah, minyak-minyak juga," tutur Hasto.

Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia berfokus pada pengembangan rempah-rempah.

Hasto menyebut Indonesia tak perlu lagi membandingkan-bandingkan diri dengan negara-negara lain.

"Dharma Bakti bagi ibu pertiwi, negara yang sebenarnya kaya raya tetapi orientasi kita kurang. Kita kagum dengan bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Timur Tengah, kita ingin seperti mereka tapi mengubur apa yang ada di sini," kata Hasto.

Baca juga: PDIP Akan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah dalam Rakernas Awal Januari

Hasto mengatakan, Rakernas PDI-P yang digelar 10-12 Januari 2020 itu, sekaligus merupakan momentum pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional berada di bawah kendali Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin Menteri Bambang Brodjonegoro.

"Rakernas ini menggunakan momentum keputusan presiden membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com