Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KALEIDOSKOP 2019: Tokoh Milenial yang Jadi Pilihan Jokowi...

Kompas.com - 23/12/2019, 05:36 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk tujuh staf khusus milenial untuk membantunya dalam kabinet periode kedua 2019-2024.

Ketujuh pemuda pilihan Jokowi itu yakni Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andi Taufan Garuda, dan Aminuddin Ma'ruf.

Secara umum, stafsus milenial diharapkan bisa memberi masukan-masukan segar kepada presiden terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

Namun, kehadiran mereka pun bukan tanpa kontroversi. Ada sebagian yang menilai stafsus milenial Jokowi ibarat hanya jadi "pajangan untuk mempercantik kabinet agar dianggap dekat dengan milenial.

Baca juga: Jokowi Sudah Beri Dua PR untuk Stafsus Milenial, Apa Saja?

 

Sementara itu, di lain sisi, ada pula yang menaruh harapan besar.

Berikut rangkuman Kompas.com mengenai stafsus milenial Jokowi:

Entrepreneur hingga edupreneur

Tujuh stafsus milenial pilihan Jokowi umumnya berlatar belakang entrepreneur, sociopreneur, dan edupreneur.

Putri Indahsari Tanjung merupakan anak pengusaha Chairul Tanjung. Ia merupakan founder dan CEO Creativepreneur Event Creator.

Selanjutnya, Adamas Belva Syah Devara merupakan CEO sekaligus co-founder perusahaan rintisan dan aplikasi Ruangguru. Kemudian, Ayu Kartika Dewi adalah perumus gerakan Sabang Merauke.

Berikutnya adalah Angkie Yudistia yang merupakan penyandang tunarungu. Ia pendiri Thisable Enterprise untuk membantu memberdayakan mereka yang memiliki keterbatasan.

Kemudian, Gracia Billy Yosaphat Membrasar merupakan satu-satunya milenial dari tanah Papua.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), kini ia menempuh pendidikan di University of Oxford.

Lalu ada Andi Taufan Garuda Putra yang merupakan founder sekaligus CEO Amartha Mikro Fintek, startup yang bergerak di bidang keuangan Mikro.

Baca juga: Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak Full Time, Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

Terakhir, Aminudin Ma'ruf, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014-2016.

Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal solidaritas ulama muda Jokowi (Samawi).

Teman diskusi presiden

Tujuh stafsus milenial ditempatkan dalam gugus tugas "teman diskusi presiden". Mereka bakal banyak berdiskusi tentang gagasan-gagasan inovatif.

Namun, salah satu dari mereka, yaitu Angkie Yudistia merangkap tugas sebagai juru bicara di bidang sosial bersama sejumlah stafsus lainnya.

Kebutuhan atau ornamen politik?

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi (Dodi) menganggap hal itu sebagai upaya atau metode yang dilakukan Jokowi untuk cepat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Diminta Kerja Ekstra untuk Buktikan Mereka Bukan Pajangan

Selain itu, Dodi mengatakan, komposisi staf yang banyak diisi kaum milenial itu sesuai dengan perhatian Jokowi saat ini, yaitu perkembangan dunia digital.

Menurut dia, kehadiran milenial di tubuh staf khusus bisa menjadi amunisi dan sumber daya bagi Jokowi untuk berpikir lebih tepat dan dinamis guna menghadapi era digital.

"Nah, perkembangan digital itu menjadi perhatian jokowi. Latar belakang dari orang-orang itu, selain mereka anak muda, mereka juga lulusan dari universitas-universitas top dunia," kata Dodi, Jumat (22/11/2019).

"Sementara kan kalau kita melihat kementeriannya kan relatif orang-orang karier yang mungkin visinya itu masih di dunia lama," kata dia lagi. 

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto mengatakan, penunjukkan tujuh staf khusus milenial ini bukan berarti tidak memiliki sisi negatif.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Angkie Yudistia Ceritakan Sulitnya Difabel Hidup Mandiri

Menurut Wijayanto, kabinet Jokowi saat ini relatif besar. Kehadiran milenial tersebut makin menggemukkan pemerintah yang terdiri dari 34 menteri, 12 wakil menteri, dan 13 staf khusus.

"Sekarang kita melihat ada staf khusus, kita bisa bertanya apakah mereka benar-benar efektif atau hanya sebagai ornamen politik," ujar Wijayanto.

Ia pun khawatir apakah pemikiran mereka nanti benar-benar didengar oleh presiden dan dimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan yang produktif.

"Karena kita tahu kabinet sudah gemuk dan semua ingin punya peran di sana. Ketika kepentingan-kepentingan elite berseberangan dengan milenial ini tentu kita bisa menduga siapa yang akan menang," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com