Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Milenial Jokowi Diminta Kerja Ekstra untuk Buktikan Mereka Bukan Pajangan

Kompas.com - 26/11/2019, 12:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, staf khusus presiden harus bekerja ekstra untuk menghilangkan stigma bahwa mereka hanya "pajangan" yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Menurut Adi, satu-satunya cara untuk mematahkan sentimen publik adalah dengan bekerja nyata.

"Stafsus (staf khusus) harus menunjukkan kinerja luar biasa bahwa mereka direkrut, bukan hanya akomodasi atau pajangan. Satu-satunya yang bisa mematahkan sentimen publik dengan kerja nyata, tak ada cara lain," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Beda Gaya Jokowi dan Maruf Amin Saat Umumkan Stafsus

Di luar itu, menurut Adi, para staf khusus harus bermental baja terhadap kritik publik.

Sebab, orang yang berada di sekitar Istana sudah pasti akan mendapat lebih banyak sorotan.

"Tak perlu baper, cukup jawab dengan kerja yang mantap. Jangankan stafsus, semua pejabat politik di negara ini pasti dikuliti publik," ujar Adi.

Baca juga: Jubir Maruf: Stafsus Presiden Milenial, Stafsus Wapres Generasi Kolonial

Adi mengatakan, ada baiknya publik juga tak buru-buru mengkritik para staf khusus. Menurut dia, staf khusus harus diberi waktu untuk mereka bekerja lebih dulu.

"Minimal lihat kinerjanya dalam 150 hari. Apa manuver yang sudah dilakukan stafsus yang gemuk itu. Hanya kinerja yang bisa menjawab keraguan publik," katanya.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial.

Baca juga: Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak Full Time, Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

Anggota Komisi I DPR ini tak yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu Presiden menjalankan tugasnya.

Ia justru menilai langkah Jokowi memilih kaum milenial sebagai staf khususnya hanya sebagai pencitraan.

"Cuma lipstik aja, pajangan ajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Adapun ketujuh stafsus dari kalangan milenial itu yakni Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru).

Baca juga: Fadli Zon: Stafsus Milenial Presiden cuma Lipstik, Pajangan

Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tunarungu).

Lalu, Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa), Aminuddin Ma'ruf (Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta Andri Taufan Garuda Putra (Pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Ketujuhnya disebut Jokowi sebagai staf khusus milenial karena berumur 23 sampai 36 tahun. Namun, Fadli menilai harusnya Jokowi tak hanya mencari orang-orang yang sekadar muda untuk menjadi pembantunya.

Kompas TV Presiden Jokowi telah menunjuk 7 staf khusus yang berasal dari kaum milenial. Apakah penunjukan staf khusus milenial ini merupakan kebutuhan?Atau bagian dari ornamen politik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com