Kasus Bank Century Diminta Jadi Agenda Pokok Pimpinan KPK

Kompas.com - 21/12/2019, 18:17 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYKetua KPK Firli Bahuri mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Hendarsam meminta kasus besar seperti Bank Century menjadi agenda pokok bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Hendrasam mengatakan, pimpinan KPK pada periode sebelumnya banyak sekali menunggak perkara besar. Salah satunya adalah kasus Bank Century.

Dengan mandeknya kasus tersebut, kata dia, seharusnya itu menjadi agenda pokok bagi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

"Memang banyak sekali tunggakan perkara besar yang harusnya jadi agenda pokok dari KPK, terutama yang berkaitan dengan sumbu kekuasaan masa lalu," ujar Hendarsam dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Baca juga: Firli Cs Didesak Ungkap Pelaku Utama Kasus BLBI dan Century

Hendarsam menyebut dalam kasus Bank Century, sudah sangat terang benderang siapa saja orang yang terlibat. Namun demikian, sampai saat ini kasus tersebut belum bisa menyeret pelaku utamanya.

"Tapi sampai sekarang untouchable, hanya kena pinggiran-pinggiran saja. Itu suatu gebrakan sebenarnya kalau Dewan Pengawas dan pimpinan KPK bisa berikan suatu signifikansi masalah penegakan hukum korupsi," tegas Hendarsam.

Dikutip dari tribunnews.com, dalam kasus Bank Century baru mengantarkan satu pelaku ke balik jeruji.

Baca juga: Firli Bahuri: Pimpinan KPK Ganti, Semangat Berantas Korupsi Tak Berakhir

Adalah Budi Mulya selaku pejabat Bank Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century Tbk dan proses penetapan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015, yakni pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Dalam kasus Bank Century, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 8 triliun.

Sedangkan dalam kasus BLBI telah menyeret mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung ke bilik penjara.

Baca juga: Pidato Perdana sebagai Ketua KPK, Firli Ingin Naikkan Gaji Pegawai KPK

Syafruddin telah divonis dan diganjar hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Kemudian pada 10 Juni 2019, KPK juga telah menetapkan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi BLBI. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X