Hanura Kubu OSO Sebut Kepengurusan Kubu Wiranto Tak Punya Hak Gelar Munaslub

Kompas.com - 20/12/2019, 08:27 WIB
Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah KOMPAS.com/Tsarina MaharaniKetua DPP Hanura Inas Nasrullah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang ( OSO) menyebut kepengurusan Hanura Wiranto tidak berhak menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin yang mengatakan pihaknya akan menggelar Munaslub karena menilai Munas Hanura yang digelar OSO tidak sah.

"Sangat disayangkan ternyata Chaerudin Ismail tidak cerdas, karena berniat melakukan Munaslub Hanura, karena berdasarkan AD/ART Hanura yang berhak mengadakan Munaslub adalah DPP yang sah berdasarkan UU Parpol, yakni DPP yang memiliki SK Menkumham, dimana sekarang ini sudah demisioner," kata Inas kepada wartawan, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: Ketua DPP Hanura: Harusnya Wiranto Sadar, Datang ke Munas Tanpa Diundang

Ia menyebut Chaerudin sedang bermimpi.

Inas mengatakan saat ini kepengurusan Hanura yang tercatat dalam SK Kemenkumham No M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 bersifat demisioner, karena kepengurusan 2019-2024 sedang dalam proses pembentukan.

"Sangat disayangkan ternyata Chaerudin Ismail tidak cerdas, karena berniat melakukan Munaslub Hanura, karena berdasarkan AD/ART Hanura yang berhak mengadakan Munaslub adalah DPP yang syah berdasarkan UU Parpol, yakni DPP yang memiliki SK Menkumham, dimana sekarang ini sudah demisioner," tuturnya.

Baca juga: Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Selain itu, Inas pun menyebut Chaerudin menyebarkan hoaks karena mengatakan OSO tidak membuat laporan pertanggungjawaban selama masa menjabat sebagai ketua umum.

"Pernyataan Chairuddin Ismail bahwa Munas yang digelar OSO cs tidak sah, dimana menurut dia bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban adalah hoaks. Karena dia sedang merengek karena tidak diundang ke Munas III partai Hanura yang berlangsung tanggal 17-19 Desember 2019," kata Inas.

Diberitakan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin mengatakan pihaknya akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di luar kubu Oesman Sapta Odang.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Sebab, ia menilai, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah.

"Mestinya OSO membuat pertanggungjawaban, ya enggak? Kepada pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini juga harus dibuktikan melalui musyawarah daerah. Cek aja ada enggak? Tiba-tiba orang-orangnya ditunjuk-tunjuk saja begitu, dianggap punya hak suara," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pasalnya, ia mengaku sudah mengumpulkan para pengurus Partai Hanura di DPC dan DPD yang dulunya dicopot selama masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

"Bahkan anggota partai yang pernah kabur ke partai lain sudah berjanji kepada saya untuk balik kalau kita kembali," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X