Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Kubu OSO Sebut Kepengurusan Kubu Wiranto Tak Punya Hak Gelar Munaslub

Kompas.com - 20/12/2019, 08:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut kepengurusan Hanura Wiranto tidak berhak menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin yang mengatakan pihaknya akan menggelar Munaslub karena menilai Munas Hanura yang digelar OSO tidak sah.

"Sangat disayangkan ternyata Chaerudin Ismail tidak cerdas, karena berniat melakukan Munaslub Hanura, karena berdasarkan AD/ART Hanura yang berhak mengadakan Munaslub adalah DPP yang sah berdasarkan UU Parpol, yakni DPP yang memiliki SK Menkumham, dimana sekarang ini sudah demisioner," kata Inas kepada wartawan, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: Ketua DPP Hanura: Harusnya Wiranto Sadar, Datang ke Munas Tanpa Diundang

Ia menyebut Chaerudin sedang bermimpi.

Inas mengatakan saat ini kepengurusan Hanura yang tercatat dalam SK Kemenkumham No M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 bersifat demisioner, karena kepengurusan 2019-2024 sedang dalam proses pembentukan.

"Sangat disayangkan ternyata Chaerudin Ismail tidak cerdas, karena berniat melakukan Munaslub Hanura, karena berdasarkan AD/ART Hanura yang berhak mengadakan Munaslub adalah DPP yang syah berdasarkan UU Parpol, yakni DPP yang memiliki SK Menkumham, dimana sekarang ini sudah demisioner," tuturnya.

Baca juga: Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Selain itu, Inas pun menyebut Chaerudin menyebarkan hoaks karena mengatakan OSO tidak membuat laporan pertanggungjawaban selama masa menjabat sebagai ketua umum.

"Pernyataan Chairuddin Ismail bahwa Munas yang digelar OSO cs tidak sah, dimana menurut dia bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban adalah hoaks. Karena dia sedang merengek karena tidak diundang ke Munas III partai Hanura yang berlangsung tanggal 17-19 Desember 2019," kata Inas.

Diberitakan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin mengatakan pihaknya akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di luar kubu Oesman Sapta Odang.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Sebab, ia menilai, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah.

"Mestinya OSO membuat pertanggungjawaban, ya enggak? Kepada pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini juga harus dibuktikan melalui musyawarah daerah. Cek aja ada enggak? Tiba-tiba orang-orangnya ditunjuk-tunjuk saja begitu, dianggap punya hak suara," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pasalnya, ia mengaku sudah mengumpulkan para pengurus Partai Hanura di DPC dan DPD yang dulunya dicopot selama masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

"Bahkan anggota partai yang pernah kabur ke partai lain sudah berjanji kepada saya untuk balik kalau kita kembali," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com