Hanura Kubu OSO Sebut Kepengurusan Kubu Wiranto Tak Punya Hak Gelar Munaslub

Kompas.com - 20/12/2019, 08:27 WIB
Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah KOMPAS.com/Tsarina MaharaniKetua DPP Hanura Inas Nasrullah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang ( OSO) menyebut kepengurusan Hanura Wiranto tidak berhak menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin yang mengatakan pihaknya akan menggelar Munaslub karena menilai Munas Hanura yang digelar OSO tidak sah.

"Sangat disayangkan ternyata Chaerudin Ismail tidak cerdas, karena berniat melakukan Munaslub Hanura, karena berdasarkan AD/ART Hanura yang berhak mengadakan Munaslub adalah DPP yang sah berdasarkan UU Parpol, yakni DPP yang memiliki SK Menkumham, dimana sekarang ini sudah demisioner," kata Inas kepada wartawan, Jumat (20/12/2019).

Baca juga: Ketua DPP Hanura: Harusnya Wiranto Sadar, Datang ke Munas Tanpa Diundang

Ia menyebut Chaerudin sedang bermimpi.

Inas mengatakan saat ini kepengurusan Hanura yang tercatat dalam SK Kemenkumham No M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 bersifat demisioner, karena kepengurusan 2019-2024 sedang dalam proses pembentukan.

"Sangat disayangkan ternyata Chaerudin Ismail tidak cerdas, karena berniat melakukan Munaslub Hanura, karena berdasarkan AD/ART Hanura yang berhak mengadakan Munaslub adalah DPP yang syah berdasarkan UU Parpol, yakni DPP yang memiliki SK Menkumham, dimana sekarang ini sudah demisioner," tuturnya.

Baca juga: Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Selain itu, Inas pun menyebut Chaerudin menyebarkan hoaks karena mengatakan OSO tidak membuat laporan pertanggungjawaban selama masa menjabat sebagai ketua umum.

"Pernyataan Chairuddin Ismail bahwa Munas yang digelar OSO cs tidak sah, dimana menurut dia bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban adalah hoaks. Karena dia sedang merengek karena tidak diundang ke Munas III partai Hanura yang berlangsung tanggal 17-19 Desember 2019," kata Inas.

Diberitakan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin mengatakan pihaknya akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di luar kubu Oesman Sapta Odang.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Sebab, ia menilai, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah.

"Mestinya OSO membuat pertanggungjawaban, ya enggak? Kepada pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini juga harus dibuktikan melalui musyawarah daerah. Cek aja ada enggak? Tiba-tiba orang-orangnya ditunjuk-tunjuk saja begitu, dianggap punya hak suara," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pasalnya, ia mengaku sudah mengumpulkan para pengurus Partai Hanura di DPC dan DPD yang dulunya dicopot selama masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang.

"Bahkan anggota partai yang pernah kabur ke partai lain sudah berjanji kepada saya untuk balik kalau kita kembali," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X