Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Kompas.com - 19/12/2019, 05:32 WIB
Oesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura Kompas.com/Rakhmat Nur HakimOesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal Partai Hanura antara kubu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) dan kubu mantan Menko Polhukam Wiranto kembali memanas.

Kali ini, perseteruan kedua kubu terjadi setelah kubu Oesman menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura guna pemilihan ketua umum.

Wiranto pun murka dan merasa ada kejanggalan dalam penyelenggaraan Munas Partai Hanura dari prinsip awal partai itu didirikan.

Bahkan, selaku pendiri sekaligus mantan ketua umum Partai Hanura Wiranto tak diundang dalam Munas.

Oleh karenanya, mantan Menko Polhukam itu mengambil beberapa sikap atas Munas tersebut.

Adapun selama tahun 2019 ini, perseteruan OSO dan Wiranto cukup sering terjadi mulai dari gagalnya Partai Hanura mempertahankan posisi di DPR hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang dituding tidak sah oleh kubu Wiranto.

Berikut ini fakta-fakta konflik Oesman dan Wiranto sepanjang 2019 :

1. Suara Hanura anjlok di Pemilu 2019

Pada Pemilu serentak 2019, Partai Hanura dinyatakan gagal mempertahankan kursi di DPR. Hal ini disebabkan, perolehan suara yang anjlok dari pemilu sebelumnya.

Hanura hanya mendapat 2.161.507 suara atau 1,54 persen dalam pileg, jauh dari ambang batas lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Baca juga: Wiranto Bantah Jual Partai Hanura Ke OSO Rp 200 Miliar

Akibatnya, para petinggi Partai Hanura saling kritik dan menyalakan satu sama lain.

OSO mengatakan, Wiranto menjadi penyebab perolehan suara Hanura anjlok di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah. Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia kok," kata OSO di rumahnya, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Oesman menilai, sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto telah melakukan pembiaran atas kondisi partainya.

Namun, ia tak menjelaskan secara detail pembiaran apa yang dilakukan Wiranto terhadap Hanura.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X