Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Kompas.com - 19/12/2019, 05:32 WIB
Oesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura Kompas.com/Rakhmat Nur HakimOesman Sapta Odang dan Wiranto di acara syukuran Hanura

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal Partai Hanura antara kubu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) dan kubu mantan Menko Polhukam Wiranto kembali memanas.

Kali ini, perseteruan kedua kubu terjadi setelah kubu Oesman menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura guna pemilihan ketua umum.

Wiranto pun murka dan merasa ada kejanggalan dalam penyelenggaraan Munas Partai Hanura dari prinsip awal partai itu didirikan.

Bahkan, selaku pendiri sekaligus mantan ketua umum Partai Hanura Wiranto tak diundang dalam Munas.

Oleh karenanya, mantan Menko Polhukam itu mengambil beberapa sikap atas Munas tersebut.

Adapun selama tahun 2019 ini, perseteruan OSO dan Wiranto cukup sering terjadi mulai dari gagalnya Partai Hanura mempertahankan posisi di DPR hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang dituding tidak sah oleh kubu Wiranto.

Berikut ini fakta-fakta konflik Oesman dan Wiranto sepanjang 2019 :

1. Suara Hanura anjlok di Pemilu 2019

Pada Pemilu serentak 2019, Partai Hanura dinyatakan gagal mempertahankan kursi di DPR. Hal ini disebabkan, perolehan suara yang anjlok dari pemilu sebelumnya.

Hanura hanya mendapat 2.161.507 suara atau 1,54 persen dalam pileg, jauh dari ambang batas lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Baca juga: Wiranto Bantah Jual Partai Hanura Ke OSO Rp 200 Miliar

Akibatnya, para petinggi Partai Hanura saling kritik dan menyalakan satu sama lain.

OSO mengatakan, Wiranto menjadi penyebab perolehan suara Hanura anjlok di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah. Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia kok," kata OSO di rumahnya, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Oesman menilai, sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto telah melakukan pembiaran atas kondisi partainya.

Namun, ia tak menjelaskan secara detail pembiaran apa yang dilakukan Wiranto terhadap Hanura.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X