Periksa Wagub Maluku Terkait Kasus PUPR, KPK Dalami Aliran Dana ke Penyelenggara Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan fakta-fakta yang ditemukan penyidikan kasus suap terkait proyek Kementerian PUPR.

Plh Kepala Biro Humas KPK mengatakan, penyidik menemukan dugaan aliran dana ke penyelenggara negara di Maluku dalam kasus tersebut.

"Selain memberi kepada anggota DPR RI diduga juga memberi kepada beberapa penyelenggara negara termasuk beberapa penyelenggara negara di Maluku," kata Yuyuk dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: KPK Panggil Wagub Maluku dalam Kasus PUPR

Yuyuk menyebut, dugaan tersebut menjadi salah satu materi yang didalami dalam pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno.

Barnabas yang juga mantan Bupati Maluku Barat Daya itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha yang merupakan Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group.

Dalam kasus ini, Hong diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR.

Hong adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK Telah menetapkan 11 tersangka lainnya.

Ke-11 tersangka itu adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM).

Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga.

Baca juga: Wagub Maluku Dipanggil KPK, Begini Reaksi Gubernur Murad Ismail

Ada juga lima anggota Komisi V DPR RI seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Perkara tersebut bermula dari tertangkap tangannya anggota Komisi V DPR RI periode 2014 2019 Damayanti Wisnu Putranti bersama tiga orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekitar 99 ribu dolar AS.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.