Menyoal Sanksi bagi Kepala Daerah yang Terbukti Punya Rekening Kasino

Kompas.com - 18/12/2019, 12:41 WIB
Ilustrasi kasino shutterstockIlustrasi kasino

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Aparat penegak hukum diminta segera mengungkap identitas kepala daerah yang diduga memiliki rekening kasino di luar negeri. Bahkan, bila terindikasi ada dugaan tindak pidana di dalamnya, maka persoalan ini harus segera diusut tuntas.

"Kan ada aturannya. Kalau dia menyelewang kan bisa kena KPK kan, pidanakan. Kalau pidana kan ada aturannya," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sementara, Presiden Joko Widodo mengaku hingga kini belum mendapat laporan baik secara tertulis maupun lisan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan tersebut.

Kendati demikian, bila temuan itu memang benar, maka hal itu ia anggap sebagai sebuah tindakan tidak terpuji.

"Saya enggak membayangkan nyimpen uang kok di kasino," kata Jokowi di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca juga: Jokowi: Tidak Terpuji jika Ada Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Informasi temuan ini pertama kali diungkapkan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya di kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019) lalu. Awalnya, ia menyampaikan, refleksi PPATK selama periode 2019.

Kiagus kemudian banyak menekankan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu yang paling menarik, adanya dugaan TPPU kepala daerah.

Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ucap Kiagus.

Tak bisa disanksi

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Emir Moeis Ajukan PK, KPK: Tidak Ada yang Baru, Hanya Ulangi Pembelaan

Emir Moeis Ajukan PK, KPK: Tidak Ada yang Baru, Hanya Ulangi Pembelaan

Nasional
Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nasional
Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Nasional
Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Nasional
Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Dubes: Singapura Mulai Suntikkan Booster Vaksin Covid-19 ke Lansia

Nasional
Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

Nasional
Pemerintah Usulkan Pemilu Mei 2024, PAN Harap Tanggal Pelaksanaan Segera Disepakati

Pemerintah Usulkan Pemilu Mei 2024, PAN Harap Tanggal Pelaksanaan Segera Disepakati

Nasional
Masih Berharap Presiden Bersikap atas Pemecatan Pegawai KPK, MAKI: Saya Yakin Pak Jokowi Mendengar Aspirasi

Masih Berharap Presiden Bersikap atas Pemecatan Pegawai KPK, MAKI: Saya Yakin Pak Jokowi Mendengar Aspirasi

Nasional
Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK

Nasional
Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

Ketua KPU Minta Jajarannya Kedepankan Integritas, Bebas dari Intervensi Politik dan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Bagaimana Kondisi WNI di Singapura?

Lonjakan Kasus Covid-19, Bagaimana Kondisi WNI di Singapura?

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Nasional
Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

Nasional
Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.