Kompas.com - 18/12/2019, 11:20 WIB
Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPeneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan membentuk sembilan tim baru yang disebut bertugas memantau dan mengawasi pemerintah.

Apalagi, beberapa tim baru yang dibentuk justru bertugas mengawasi pembahasan kebijakan di internal parlemen.

“Pembentukan tim dengan alasan yang sumir juga bisa dianggap sebagai bentuk inefisiensi karena bagaimanapun kerja tim-tim ini selalu akan menggunakan anggaran. Anggaran akan selalu terpakai walau hasil tak pernah ditunjukkan,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

Sejauh ini, menurut Lucius, sudah ada beberapa tim yang dibentuk DPR atas dasar timbulnya persoalan dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Baca juga: DPR Bentuk 9 Tim Pengawas, Formappi: Jangan Sampai Hanya Jadi Pajangan

Meski demikian, tidak sedikit dari tim yang dibentuk hasil kerjanya tidak jelas hingga akhir masa tugasnya.

“Saya kira DPR baru ini mestinya bisa mulai dengan semangat kerja yang berbeda. Fokus pada hal-hal prioritas dan tak perlu direcoki dengan program-program yang tak jelas titik tujunya,” kata dia.

Sebagai lembaga pengawas pemerintah, ia menambahkan, sudah seharusnya DPR bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah, melalui penguatan peran pengawas di alat kelengkapan tanpa perlu membentuk alat baru dengan tujuan yang sama.

Baca juga: DPR Umumkan Pembentukan 9 Tim Pengawas Program Pemerintah

Namun, Lucius meragukan upaya itu akan dilakukan DPR. Pasalnya, saat ini banyak partai yang bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

“Mungkin itu juga alasannya kenapa Ketua DPR menggunakan kata mengawal dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Tugas mengawal itu artinya mendukung kebijakan pemerintah agar tak diganggu pihak lain. Sementara fungsi control membuat DPR selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah dan kekritisan itu dimaksudkan untuk memastikan kebijakan tak merugikan rakyat,” ujarnya.

“Kalau secara politis, keberadaan banyak parpol koalisi di parlemen membuat peran pengawasan tumpul, lalu apa gunanya banyak tim jika akhirnya parpol koalisi yang mendominasi DPR harus menjadi pengawal kebijakan pemerintah,” imbuh Lucius.

Baca juga: Formappi: Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Urusan Utamanya soal Kursi Kekuasaan

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Berharap Tol Trans Sumatera Bantu Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Jokowi Berharap Tol Trans Sumatera Bantu Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Nasional
Mantan Jubir Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

Mantan Jubir Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

BrandzView
Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Nasional
Akankah KPK Tinggal Pusara?

Akankah KPK Tinggal Pusara?

Nasional
Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Nasional
Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X