Mahfud mengatakan, negara memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan warganya, termasuk terhadap tiga nelayan asal Indonesia yang disandera kelompok teroris Abu Sayaf.
Dia menegaskan, negara akan hadir dalam rangka menyelamatkan tiga WNI tersebut.
"Pokoknya kita akan menyelamatkan karena negara harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya," kata dia.
Mahfud menambahkan, selama ini pemerintah sudah melakukan analisis guna melancarkan pembebasan.
Baca juga: Soal Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf, Anggota Komisi I: Jangan Ada Kompromi
Salah satu analisis yang dilakukan adalah dengan cross check wilayah perairan.
"Ada juga masalah penataan laut nelayan-nelayan, sebagian juga sudah dianalisis dan sebagainya. Macam-macamlah," katanya.
Pembebasan Tanpa Noda
Pemerintah Indonesia menginginkan proses pembebasan ketiga nelayan itu tanpa menimbulkan hilangnya nyawa dan noda kedaulatan negara terkait.
"Selama ini untuk tetap berusaha membebaskan tersandera tanpa korban jiwa dan tanpa menodai kedaulatan negara kita maupun negara-negara yang bersangkutan," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah pembebasan para sandera.
Namun, langkah tersebut dirahasiakan karena menyangkutnya jalannya operasi pembebasan.
"Tentu ini rahasia karena kalau dibuka itu namanya bukan sebuah tindakan untuk pembebasan. Pokoknya kami sudah kompak sudah punya solusi langkah dengan berbagai tahapannya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Tunggu perintah
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menyatakan TNI siap menurunkan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI apabila ada permintaan negara guna membantu pembebasan tiga WNI tersebut.
"Koopssus TNI siap dilibatkan dalam operasi bila ada permintaan dari negara terkait," ujar Sisriadi ketika dihubungi, Selasa (17/12/2019).
Baca juga: Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf
Koopssus TNI merupakan gabungan dari tiga matra, yakni darat, laut, dan udara.
Satuan elite ini dapat meningkatkan efektivitas TNI dalam merespons operasi khusus.
Namun, Sisriadi menyatakan diterjunkannya Koopssus TNI perlu ada keputusan dari negara.
"(Perlu) ada keputusan politik di negara kita. Sampai saat ini belum ada permintaan dan keputusan politik negara," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.