KPK: Temuan PPATK soal Rekening di Kasino Jadi Peringatan bagi Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai, temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepala daerah bisa jadi peringatan.

Baik itu bagi kepala daerah yang memang memiliki rekening itu, kepada kepala daerah lainnya, atau kepada penyelenggara negara secara keseluruhan.

"Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Badar (Ketua PPATK) itu sudah benar, dia mengingatkan tolong dihentikan. Nah KPK kalau ditanya, Pak Saut sudah baca belum itu? Ya saya kalau pun ada, enggak akan pernah ngomong," kata Saut usai menggelar konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Kemendagri Larang Kepala Daerah Punya Rekening Kasino Bepergian ke Luar Negeri

Saut mengatakan, ia enggan mengonfirmasi ada tidaknya KPK menerima laporan itu. Sebab, laporan itu bersifat rahasia dan digunakan sebagai data intelijen oleh penegak hukum.

"Tapi intinya kita dari awal model komunikasi kita dengan PPATK itu kan sangat intens, banyak membantu. Jadi artinya gini, pesan-pesan itu sudah benar disampaikan, dan kalau buat KPK itu menjadi informasi intelijen nanti kita dalami, mungkin disimpan dulu. Kita bisa dalami dari situ," ujar dia.

Saut kembali menegaskan, temuan PPATK ini menjadi peringatan bagi kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk tak melakukan hal semacam itu.

Di sisi lain, temuan ini bisa saja membuat penegak hukum semakin jeli mendalami modus tersebut.

"Pak Badar itu lebih kepada mengingatkan bahwa ada modus baru, Anda-anda harus aware, berhenti melakukan itu. Jangan lupa di lain sisi banyak orang-orang profesional juga, mereka orang-orang pintar yang bisa menduga, memperkirakan, mereka juga belajar dari banyak negara," kata dia.

"Sense-nya itu, mereka (PPATK) bisa melihat bahwa yang ini punya potensi korupsi, ini enggak, itu sebabnya kita happy bekerja sama dengan mereka. Tapi kita tunggu, di situ saya belum bisa lebih spesifik karena informasi intelijen," ujar dia.

Baca juga: Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Saut hanya menegaskan, pada dasarnya KPK selalu hati-hati dalam menelusuri dugaan korupsi.

"Kalau dia (kepala daerah) ngirim itu umpamanya hasil usaha dia, kita harus hati-hati juga kan. Kan sekarang banyak sekali seorang gubernur punya usaha, makanya kita harus pelan-pelan. Jangan juga kemudian itu mematikan usahanya, kalau itu benar (usaha)," kata dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK selama periode 2019.

Kiagus banyak menekankan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu yang paling menarik, Kiagus menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).