Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Yang Utama Itu Hati Nuraninya

Kompas.com - 15/12/2019, 15:15 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tak akan memperdebatkan lagi rencana pembentukan Dewan Pengawas bersamaan dengan dilantiknya 5 pimpinan baru terpilih pada akhir Desember ini.

Saut menekankan, yang terpenting anggota Dewan Pengawas KPK memiliki hati nurani dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Siapa pun mereka, katakanlah mereka mungkin punya (latar belakang) hukum yang kuat, teori yang kuat, yang utama itu kan hati nuraninya. Bahwa ketika Anda memulai penyelidikan Anda sudah bisa memutuskan sebenarnya orang ini memang pantas untuk diikuti kasusnya," kata Saut di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Saut pun berharap siapapun anggota dewan pengawas yang terpilih mampu membangun sistem pengawasan dan kontrol yang semakin baik di internal KPK.

"Jadi sederhana kok, untuk dewan pengawas itu kalau siapa pun mereka yang datang nanti kalau mereka menggunakan itu untuk membangun check and balance, secara keseluruhan apa yang dilakukan KPK itu baik," kata dia.

Ia mengakui bahwa Undang-Undang KPK hasil revisi yang dibahas pemerintah dan DPR sudah menimbulkan prasangka buruk dari berbagai pihak.

Meski demikian, ia meyakini undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh 5 pimpinan baru, anggota dewan pengawas, dan jajaran KPK ke depan.

"Undang-undang di negara kita (tujuannya) akan baik semua. Jadi sekali lagi itu sudah niat politik hukum pemerintah, kita dukung saja dan saya pribadi akan mengikuti seperti apa mereka bekerja," kata Saut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, nama-nama itu masih dalam proses finalisasi.

Baca juga: Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada Bully

Jokowi menyebutkan, saat ini timnya sedang mengecek rekam jejak calon anggota Dewan Pengawas KPK itu.

"Proses finalisasi. Juga melihat satu per satu track record-nya seperti apa, integritas, semua," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Jokowi menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas KPK harus memiliki rekam jejak baik.

Ia tidak mau salah dalam memilih orang yang akan menduduki jabatan itu. Apalagi, masyarakat juga menaruh perhatian mengenai isu ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com