Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Kabar Ditawari Kursi Bos BUMN, Begini Jawaban Sandiaga Uno

Kompas.com - 14/12/2019, 20:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden pada Pemilu 2019 Sandiaga Uno mengaku siap membantu Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bentuk kontribusi kepada bangsa dan negara.

Namun, Sandiaga menegaskan bahwa bentuk kontribusinya itu bukanlah dengan menjadi direksi ataupun komisaris perusahaan pelat merah.

"Saya sampaikan, saya akan membantu beliau dan kehormatan kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Namun bukan kapasitas pimpinan perusahaan, direksi, atau komisaris," kata Sandiaga usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno menanggapi kabar yang menyebut Erick Thohir menawarinya kursi bos BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

Baca juga: Sandiaga Miris Petinggi Garuda Indonesia Salah Gunakan Kekuasaan

Sandiaga mengatakan, dirinya tidak mungkin masuk dalam BUMN karena berstatus sebagai kader Partai Gerindra.

"Tentunya BUMN itu harus bebas dari benturan kepentingan, harus bebas dari kepentigan yang mungkin bisa dianggap sebagai kepentingan partai-partai," kata Sandiaga yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut mengomentari kasus perusahaan asuransi Jiwasraya. Ia meminta kasus itu segera diselesaikan sambil berharap kasus serupa tidak terulang.

"Jangan sampai ini menjadi trigger terhadap bubble yang nanti akan menjadi tantangan utama pada 2020 karena sistem keuangan kita sangat bergantung pada stabilitas moneter kita" kata Sandiaga Uno.

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Beratnya Jadi Dirut di Garuda Dibanding BUMN Lain

Ia pun meyakini bahwa masih banyak sosok profesional lainnya yang mampu mengisi posisi bos BUMN di bidang asuransi, termasuk Jiwasraya

"Saya waktu debat pilpres bilang saya pernah bertemu dengan aktuaria-aktuaria profesional di bidang asuransi itu di Hong Kong, di Singapura, mereka banyak dan siap ditarik di Indonesia," kata Sandiaga.

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (rollover) hingga satu tahun berikutnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Opsi Tangani Asuransi Jiwasraya

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau risk based capital (RBC) 120 persen.

Adapun Erick Thohir sempat menyebut Sandiaga Uno cocok mengurus dana pensiun ketika keduanya diundang dalam acara "Mata Najwa".

"Salah satu expertise dari Sandi kan di (bidang) keuangan. Saya rasa ke depan bagaimana saya juga dapat advice mengenai dana pensiun yang mungkin ini akan menjadi suatu challenge yang sangat berat ke depan karena, kembali, sistem pengelolaannya yang menurut saya belum baik," kata Erick dikutip dari tayangan "Mata Najwa".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com