Selain Bimbingan Pranikah, Menko PMK Berencana Beri KUR Pengantin

Kompas.com - 11/12/2019, 10:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi  Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy menjadi Keynote Speaker pada acara Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menggulirkan rencana bimbingan pranikah, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga berencana memberikan kredit usaha rakyat ( KUR). 

KUR akan diberikan kepada pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.

"Pemerintah sedang mempertimbangkan KUR bagi pengantin," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Rabu (11/12/2019).

Muhadjir mengatakan, mekanisme untuk mendapatkan akses pendanaan dari KUR tersebut adalah calon pasangan pengantin harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang dibiayai dari kartu prakerja.

Baca juga: Mendudukkan soal Sekolah Pranikah dan Pendidikan Seks di Sekolah

Kartu prakerja, kata dia, akan disiapkan juga untuk calon pasangan pengantin yang belum memiliki pekerjaan.

"Nantinya, calon pasangan tersebut akan dibekali kursus keterampilan melalui lembaga pelatihan yang siap menyalurkan lapangan pekerjaan," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, program untuk para pasangan calon pengantin berkelanjutan.

Tidak hanya saat pranikah saja dengan mengikuti bimbingan, tetapi pascanikah pun ditangani.

Kedua rencana ini, kata Muhadjir, sudah dibahas dalam rapat kabinet terbatas dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saat rapat kabinet terbatas sudah saya sampaikan kepada Pak Presiden skema kemungkinannya, Pak Presiden setuju dan nanti perlu dipertimbangkan adanya KUR pengantin ini,” kata Muhadjir.

Baca juga: Marcell Darwin dan Nabila Faisal Akan Jalani Bimbingan Pranikah

Adapun terkait bimbingan pranikah, kata Muhadjir, bertujuan untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah keluarga di Indonesia per-Maret 2019 sebanyak 47.116.000. Dari angka itu, jumlah keluarga berstatus sangat miskin dan miskin mencapai 9,4% atau sekitar 9.600.000.

Jika ditambah dengan keluarga hampir miskin, maka jumlahnya menjadi 16,82% atau sekitar 14 juta keluarga.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X