Kuorum Pengesahan UU KPK Disoal, Anggota Komisi III DPR Siap Jelaskan ke MK

Kompas.com - 10/12/2019, 20:30 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan siap menjelaskan tentang kehadiran anggota dewan yang dipersoalkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dalam gugatan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nanti kami akan sampaikan hal-hal yang kalau memang itu diminta oleh Mahkamah Konstitusi, itu saja," kata Arsul seusai kunjungan ke kantor Parisada Hindu Darma Indonesia di Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).

Ia pun mengatakan, DPR siap menunjukkan daftar kehadiran anggota ketika paripurna pengesahan UU KPK. Namun, Arsul menegaskan jika hal itu memang diminta MK.

Arsul mengatakan DPR tidak mau berselisih dengan para penguggat UU KPK.

Baca juga: MK Pertanyakan Bukti Agus Rahardjo dkk yang Sebut Pengesahan UU KPK Tak Kuorum

"Lho kita lihat, itu nanti diminta untuk ditunjukkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

"Kami kan bukan perkara perdata, di mana ada jawab menjawab antara penggugat dan tergugat. Tugasnya DPR itu kan memberikan keterangan. Apa yang perlu diterangkan berdasakan permintaan Mahkamah Konstitusi, itu saja," lanjut Arsul.

Diberitakan, kehadiran anggota DPR dalam paripurna pengesahan UU KPK pada 17 September 2019 menjadi salah satu dalil Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan mengajukan gugatan uji formil UU KPK hasil revisi ke MK.

Agus Rahardjo dkk yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon menilai, rapat paripurna pengesahan UU KPK yang digelar di DPR 17 September 2019 lalu itu tidak memenuhi kuroum karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak mencapai setengah dari jumlah total.

Anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra kemudian mempertanyakan bukti kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna itu.

Saldi Isra meminta Pemohon melampirkan bukti fisik rapat paripurna. Sebab, dalam permohonannya Agus dkk hanya menyertakan berita daring dari media massa sebagai bukti dalilnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X